CONTOH LPJ APBD DAERAH DAN PROVINSI

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
BUKU  1
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
 Kebijakan Umum
Bagan Perkiraan Standar
Jurnal Standar
Pokja IV
Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah
Tim Evaluasi Dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan
Keuangan Pusat Dan Daerah
KMK: 355/KMK.07/2001BUKU 1 - SAKD
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
i
KATA PENGANTAR
Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis
berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan
manajemen keuangan yang sehat. Sesuai ketentuan peraturan perundangan
yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat Laporan
Pertanggung Jawaban Keuangan yang terdiri dari Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota Perhitungan Anggaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2001 menyatakan bahwa pemerintah
daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut
diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat
Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan daerah yang bersangkutan.
Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 dipandang perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Selanjutnya Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor 355/KMK.07/2001
telah membentuk Tim Evaluasi dan Pemantapan Pelaksanaan Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang terdiri dari berbagai Kelompok Kerja (Pokja)
diantaranya Pokja Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah.
Salah satu wujud nyata hasil dari Pokja Evaluasi dan Informasi Keuangan
Daerah tersebut adalah pembuatan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah (SAKD) yang terdiri dari lima buku yaitu: Buku 1 mengenai Kebijakan
Umum, Bagan Akun, dan Jurnal Standar, Buku 2 mengenai Pos-Pos Neraca,
Buku 3 mengenai Pos-Pos Perhitungan Anggaran, Buku 4 mengenai Prosedur
Akuntansi (Bagan Arus Dokumen) dan Buku 5 mengenai Simulasi  SAKD.
Pedoman SAKD Edisi 2 ini berupaya mengakomodasi masukan dari
stakeholders setelah adanya edisi 1 Oktober 2001. Perubahan antara lain
dilakukan terhadap akuntansi pos Ekuitas Dana
Pedoman SAKD ini diharapkan akan membantu penerapan  SAKD
sehingga untuk waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah daerah telah mampu
menghasilkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan. Penerapan  SAKD
menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen keuangan
daerah dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi yang
berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
daerah sebagai bagian dari kepemerintahan yang baik (good governance) dapat
menjadi kenyataan.
Jakarta, 9 Januari 2002
     TIM PENYUSUNBuku 1 – Daftar Isi
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
ii
Daftar Isi
Halaman
I
ii
Kata Pengantar
Daftar Isi
Pendahuluan1-3
BAB  ILAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN4 – 10
1. Format Laporan Perhitungan APBD Propinsi5
2. Format Laporan Neraca Propinsi6
3. Format Laporan Arus Kas Propinsi7
4. Format Laporan Perhtiungan APBD Kab/Kota8
5. Format Laporan Neraca Kabupaten/Kota9
6. Format Laporan Arus Kas Kabupaten/Kota10
BAB  IIKEBIJAKAN   UMUM    AKUNTANSI      KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
11-16
A. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah11
B. Dasar hukum11
C. Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah12
D. Ciri Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah12
E. Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah13
F. Klasifikasi dan Kode Perkiraan Akuntansi14
G. Penyusunan Laporan Keuangan15
H. Penyajian Laporan Perhitungan Anggaran16
BAB IIIBAGAN PERKIRAAN STANDAR17-50
BAB IVJURNAL STANDAR51-81                                                                                                             Buku 1 SAKD - Pendahuluan
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
1
PENDAHULUAN
A. DASAR KEBUTUHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara.
Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan  good governance yang
terbebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penciptaan sistem
pemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, judikatif, dan
legislatif. Partisipasi itu mewujud dalam tuntutan akan Akuntabilitas Publik
dan Otonomi Daerah.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah adalah 2 (dua) undang-undang yang berupaya
mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomi
tersebut di bidang administrasi keuangan daerah, berbagai peraturan
perundangan yang lebih operasional pun telah dikeluarkan. Beberapa
peraturan yang relevan disebut di sini adalah sebagai berikut:
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan DPRD.
Arti penting akuntabilitas dalam  good  governance ini tampaknya sudah
sangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan yang dituangkan dalam
peraturan pemerintah tersebut diatas. Laporan pertanggungjawaban Kepala
Daerah pun tampaknya menjadi sangat strategis, lebih-lebih karena Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah semakin sadar akan hak
konstitusionalnya. Akan tetapi, penyajian Laporan Pertanggungjawaban
kepala daerah yang antara lain berisikan Neraca, Laporan Perhitungan
Anggaran dan Laporan Arus Kas masih sangat sulit disusun.                                                                                                             Buku 1 SAKD - Pendahuluan
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
2
Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis. Bahkan sebagian besar
adalah berasal dari permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Masalah teoritis, sistem
dan prosedur ini muncul sebagai konsekuensi logis dari implikasi
progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah Nomor
105  Tahun  2000.
Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai
berikut:
- Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses
penyusunan anggaran, perubahan format dan administrasi
pelaksanaannya, serta penerapan standar akuntansi;
- Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam
memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan
dana pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan
- Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran,
pelaksanaan, maupun dalam perhitungannya.
Kata kunci dari seluruh pembaharuan di atas adalah Kinerja.  Dan ini
memang secara khusus ditegaskan dalam pasal 8 dan pasal 20 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, yang mengatur bahwa APBD
disusun berdasarkan kinerja yang tolok ukurnya perlu dikembangkan
sehingga dapat dievaluasi atau diukur.
Perangkat perundang-undangan otonomi daerah sesungguhnya sudah pula
melengkapi manajemen pemerintahan daerah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah. Peraturan Pemerintah ini  menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban
Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Setiap
daerah wajib menetapkan Rencana Strategis dalam jangka 1 (satu) bulan
setelah Kepala Daerah dilantik. Rencana strategis ini beserta dokumen
perencanaan daerah lainnya memerlukan pengesahan oleh DPRD.
B. TUJUAN PENYUSUNAN
Permasalahan yang telah diuraikan di atas memberikan keyakinan bahwa
suatu penyusunan pedoman akuntansi keuangan daerah  sangat diperlukan.
Hal tersebut semakin relevan mengingat adanya batas waktu bagi
pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban
yang berisikan laporan keuangan sudah semakin mendesak.                                                                                                             Buku 1 SAKD - Pendahuluan
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
3
Berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi ini disusun dengan
tujuan sebagai berikut:
- Menyediakan bagi pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang
diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan
pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini, terutama dengan
diberlakukannya otonomi daerah yang baru.
- Menyediakan bagi pemerintah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi
dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar
yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang
mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya
Pedoman ini memerlukan penyempurnaan secara terus menerus sesuai
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
C. SISTEMATIKA PEDOMAN
Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BUKU  1
Pendahuluan
BAB   I.   Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
BAB  II.   Kebijakan Umum
BAB III.   Bagan Perkiraan Standar
BAB  IV.  Jurnal Standar
BUKU  2  POS POS NERACA
BAB   I.  Pedoman Akuntansi Aset Lancar
BAB  II.  Pedoman Akuntansi Investasi Permanen
BAB III.  Pedoman Akuntansi Aktiva Tetap
BAB IV.  Pedoman Akuntansi Aktiva Lainnya
BAB  V.  Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek
BAB VI.  Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang
BAB VII. Pedoman Akuntansi Ekuitas Dana
BUKU  3  POS POS PERHITUNGAN ANGGARAN
BAB   I.   Pedoman Akuntansi APBD
BAB   II.  Pedoman Akuntansi Pendapatan
BAB  III.  Pedoman Akuntansi Belanja
BAB  IV.  Pedoman Akuntansi  Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa
BAB  V.   Pedoman Akuntansi Dana Cadangan
BAB  VI.  Pedoman Akuntansi Pembiayaan
      BAB VII. Akuntansi Transaksi Non Anggaran
BUKU  4  PROSEDUR AKUNTANSI
BUKU  5  SIMULASI  SAKDBab I – Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, dan BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK355/KMK.07/2001)
4
BAB  I
LAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN  KEUANGAN
Format Laporan Keuangan :
Pemerintah Propinsi :
LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
NERACA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
Pemerintah Kabupaten/Kota :
LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
NERACA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAAnggaran Realisasi
(Rp.)(Rp.)
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah xxxxxxxx
4 Pendapatan Retribusi Daerah xxxxxxxx
5 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnyaxxxxxxxx
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah xxxxxxxx
7 Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6)xxxxxxxxxx
8 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN
9Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTPxxxxxxxx
10Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilanxxxxxxxx
11Pendapatan Bagian Daerah dari SDAxxxxxxxx
12Dana Alokasi Umumxxxxxxxx
13Dana Alokasi Khususxxxxxxxx
14 Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6)xxxxxxxxxx
15 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
16Pendapatan Hibahxxxxxxxx
17Pendapatan Dana Daruratxxxxxxxx
18Lain lain Pendapatanxxxxxxxx
19 Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah (16+17+18)xxxxxx xx
20 TOTAL PENDAPATAN(7+14+19) xxxxxxxxxxxx
21 BELANJA
22 Belanja Operasi
23Belanja Pegawaixxxxxxxx
24Belanja Barang dan Jasaxxxxxxxx
25Belanja Pemeliharaanxxxxxxxx
26Belanja Perjalanan Dinasxxxxxxxx
27Belanja  Pinjaman xxxxxxxx
28Belanja Subsidixxxxxxxx
29Belanja Hibahxxxxxxxx
30Belanja Bantuan Sosialxxxxxxxx
31Belanja Operasi Lainnyaxxxxxxxx
32 Total Belanja Operasi (23+24+25+26+27+28+29+30+31)xxxxxxxxxx
33 Belanja Modal
34Belanja Aset Tetap xxxxxxxx
35Belanja Aset Lainnyaxxxxxxxx
36 Total Belanja Modal (34+35)xxxxxxxxxx
37 Belanja Tak Tersangkaxxxxxxxx
38 TOTAL BELANJA  (32+36+37) xxxxxxxxx
39 BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB. / KOTA
40Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota  xxxxxxxx
41Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten / Kotaxxxxxxxx
42Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota xxxxxxxx
43 TOTAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB. / KOTA (40+41+42) xxxxxxxxx
44 DANA CADANGAN 
45Pembentukan Dana Cadanganxxxxxxxx
46Pencairan Dana Cadanganxxxxxxxx
47 DANA CADANGAN NETTO (45-46) xxxxxxxxx
48 SURPLUS/DEFISIT (20-48-43-47) xxxxxxxx
49 PEMBIAYAAN
50 Penerimaan
51Sisa Lebih Perhitungan Anggaranxxxxxxxx
52Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkanxxxxxxxx
53Penjualan Investasi Lainnyaxxxxxxxx
54Pinjaman Luar Negerixxxxxxxx
55Pinjaman dari Pemerintah Pusatxxxxxxxx
56Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnyaxxxxxxxx
57Pinjaman dari BUMN / BUMDxxxxxxxx
58Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuanganxxxxxxxx
59Pinjaman Dalam negeri Lainnyaxxxxxxxx
60 Total Penerimaan (51+52+53+54+55+56+57+58+59)xxxxxxxxxx
61 Pengeluaran
62Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negerixxxxxxxx
63Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusatxxxxxxxx
64Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom xxxxxxxx
65Pembayaran Pokok Pinjaman kepada  BUMN / BUMDxxxxxxxx
66Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Dalam Negeri lainnyaxxxxxxxx
67Penyertaan Modal Pemerintahxxxxxxxx
68Pengeluaran  Investasi Permanenxxxxxxxx
69Pemberian Pinjaman Jangka Panjangxxxxxxxx
70 Total Pengeluaran (62+63+64+65+66+67+68+69+70)xxxxxxxx
71 PEMBIAYAAN NETTO(60-70) xxxxxxxxxx
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
LAPORAN PERHITUNGAN APBD
APBD  20X0
(%)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X0 
NoURAIANNo. 20X120X0
1
2ASET LANCAR
3Kas di Kas DaerahXXXXXX
4Kas di Pemegang KasXXXXXX
5Bagian Lancar Tagihan Penjualan AngsuranXXXXXX
6Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/D & Lembaga InternasionalXXXXXX
7Bagian Lancar TGR XXXXXX
8Piutang PajakXXXXXX
9Piutang Lain-lainXXXXXX
10PersediaanXXXXXX
11Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+10) XXXXXX
12INVESTASI PERMANEN
13Penyertaan Modal Pemerintah DaerahXXXXXX
14Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah OtonomXXXXXX
15Penyertaan Modal dlm Proyek PembangunanXXXXXX
16Investasi Permanen LainnyaXXXXXX
17Jumlah Investasi Permanen (13+14+15+16) XXXXXX
18ASET TETAP
19Tanah XXXXXX
20Peralatan dan MesinXXXXXX
21Gedung dan BangunanXXXXXX
22Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXXXX
23Aset Tetap LainnyaXXXXXX
24Konstruksi  dalam pengerjaan
25Jumlah Aset Tetap (19+20+21+22+23+24) XXXXXX
26ASET LAINNYA
27Tagihan Penjualan AngsuranXXXXXX
28Built Operating TransferXXXXXX
29Dana CadanganXXXXXX
30Lain-lain AsetXXXXXX
31Jumlah set Lainnya (27 + 28 + 29 + 30) XXXXXX
32 XXXXXXXX
33
34HUTANG JANGKA PENDEK
35Bagian Lancar Hutang Jangka PanjangXXXXXX
36Hutang PFKXXXXXX
37Jumlah Hutang Jangka Pendek (35+36) XXXXXX
38HUTANG JANGKA PANJANG
39Hutang Luar NegeriXXXXXX
40Hutang kepada Pemerintah PusatXXXXXX
41Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonom LainnyaXXXXXX
42Hutang kepada BUMN / BUMDXXXXXX
43Hutang kepada Bank / Lembaga KeuanganXXXXXX
44Hutang Dalam Negeri LainnyaXXXXXX
45Hutang BungaXXXXXX
46Jumlah Hutang Jangka Panjang (39+40+41+42+43+44+45) XXXXXX
47 TOTAL HUTANG (37+46)XXXXXX
48 XXXXXXXX
49 EKUITAS DANA
50Ekuitas Dana Lancar
SiLPA Tahun PelaporanXXXXXX
51Akumulasi SiLPAXXXXXX
52Cadangan  PiutangXXXXXX
53Cadangan  PersediaanXXXXXX
54Dana Yang Harus Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pend (XXX)(XXX)
55Total Ekuitas Dana Lancar XXXXXX
56
57Diinvestasikan dalam Investasi PermanenXXXXXX
58Diinvestasikan dalam  Aset TetapXXXXXX
59Diinvestasikan dalam Aset Lain-lainXXXXXX
60Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang(XXX)(XXX)
61Total Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan XXXXXX
62Ekuitas Dana Yang Dicadangkan
63Diinvestasikan dalam Dana CadanganXXXXXX
64Total Ekuitas Dana Yang Dicadangkan XXXXXX
65 XXXXXXXX NET EKUITAS DANA (50+51+52)
ASET
HUTANG
TOTAL ASET (11+17+25+31)
Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan
(Dalam rupiah)
Uraian
NET ASET (32 - 47)
NERACA
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
  620X120X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas
3PENDAPATAN ASLI DAERAH
4Pendapatan Pajak Daerah  XXXXXX
5Pendapatan Retribusi Daerah  XXXXXX
6Pendapatan Bag.  Laba dan BUMD dan Investasi Lainnya XXXXXX
7Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  XXXXXX
8Total Pendapatan Asli Daerah (4+5+6+7) XXXXXX
9PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
10Pendapatan Bagian Daerah PBB dan BPHTB XXXXXX
11Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan XXXXXX
12Pendapatan Bagian Daerah dari SDA XXXXXX
13Pendapatan Dana Alokasi Umum XXXXXX
14Pendapatan Dana Alokasi Khusus XXXXXX
15Total Pendapatan Dana Perimbangan (10+11+12+13+14) XXXXXX
16LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
17Pendapatan Hibah XXXXXX
18Pendapatan Dana Darurat XXXXXX
19Lain-lain Pendapatan  XXXXXX
20Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (17+18+19) XXXXXX
21 Total Arus Masuk Kas XXXXXX
22 Arus Keluar Kas
23Belanja Pegawai XXXXXX
24Belanja Barang dan Jasa XXXXXX
25Belanja Pemeliharaan XXXXXX
26Belanja Perjalanan Dinas XXXXXX
27Belanja Pinjaman XXXXXX
28Belanja Subsidi XXXXXX
29Belanja Hibah XXXXXX
30Belanja Bantuan Sosial XXXXXX
31Belanja Operasi Lainnya XXXXXX
32Belanja Tak Tersangka XXXXXX
33Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota XXXXXX
34Bagi Hasil Retribusi ke Kab. / Kota XXXXXX
35Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota XXXXXX
36 Total Arus Keluar Kas (23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)XXXXXX
37 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi  XXXX XXXX
38 Arus Kas dari  Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya
39 Arus Masuk Kas
40Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap XXXXXX
41Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya XXXXXX
42 Total Arus Masuk Kas (40+41) XXXXXX
43 Arus Keluar Kas
44Pembelian Aset Tetap XXXXXX
45Pembelian Aset Lainnya XXXXXX
46 Total Arus Keluar Kas (44+45) XXXXXX
47 Arus Kas Bersih dari  Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya (42-46)XXXXXXXX
48 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
49 Arus Masuk Kas
50Penerimaan Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan XXXXXX
51Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/ Daerah Otonom Lainnya  XXXXXX
52Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat XXXXXX
53Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXXXXX
54Penerimaan Pinjaman Dalam negeri Lainnya XXXXXX
55Penerimaan Pinjaman Luar Negeri XXXXXX
56 Total Arus Masuk Kas (50+51+52+53+%4+55) XXXXXX
57 Arus Keluar Kas
58Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXXXXX
59Pembayaran Pokok Pinjaman  Dalam Negeri  XXXXXX
60Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom Lainnya XXXXXX
61Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri XXXXXX
62Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXXXXX
63Pemberian Pinjaman kepada BUMN/D/Pem. Pusat / daerah Otonom Lainnya XXXXXX
64 Total Arus Keluar Kas  (58+59+60+61+62+63) XXXXXX
65 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan  (56-64)XXXXXX
66 Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran
67 Arus Masuk Kas
68 Penerimaan PFK XXXXXX
69 Arus Keluar Kas
70 Pengeluaran PFK XXXXXX
71 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran (68-70)XXXXXX
72 Kenaikan/Penurunan Kas (37+47+65+71)XXXXXX
73 Saldo Awal Kas  XXXXXX
74 Saldo Akhir Kas  (72+73)XXXXXX
Uraian
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)
 Anggaran
Realisas
i
(Rp.)(Rp.)
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3  Pendapatan Pajak Daerah  xxxxxxxx
4 Pendapatan Retribusi Daerah xxxxxxxx
5 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnyaxxxxxxxx
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah xxxxxxxx
7 Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6)xxxxxxxxxx
8 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN
9Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTBxxxxxxxx
10Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan xxxxxxxx
11Pendapatan Bagian Daerah dari SDAxxxxxxxx
12Dana Alokasi Umumxxxxxxxx
13Dana Alokasi Khususxxxxxxxx
14 Total Dana Perimbangan  (9+10+11+12+13)xxxxxxxxxx
15 PENDAPATAN BAGI HASIL  DARI PEMERINTAH PROPINSIxxxxxxxxxx
16Pendapatan Bagi Hasil Pajakxxxxxxxx
17Pendapatan Bagi Hasil Lainnyaxxxxxxxx
18 Total Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi ( 16+17)xxxxxxxxxx
19 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
20Pendapatan Hibah xxxxxxxx
21Pendapatan Dana Daruratxxxxxxxx
22Lain lain Pendapatanxxxxxxxx
23 Total  Lain-lain Pendapatan yang Sah (20+21+22)xxxxxx xx
24 TOTAL PENDAPATAN (7+14+18+23) xxxxxxxxxxxx
25 BELANJA
26 Belanja Operasi
27Belanja Pegawai xxxxxxxx
28Belanja Barang dan Jasaxxxxxxxx
29Belanja Pemeliharaanxxxxxxxx
30Belanja Perjalanan Dinasxxxxxxxx
31Belanja  Pinjaman xxxxxxxx
32Belanja Subsidi xxxxxxxx
33Belanja Hibah xxxxxxxx
34Belanja Bantuan Sosialxxxxxxxx
35Belanja Operasi Lainnyaxxxxxxxx
36 Total Belanja Operasi (27+28+29+30+31+32+33+34+35)xxxxxxxxxx
37 Belanja Modal
38Belanja Aset Tetap xxxxxxxx
39Belanja Aset Lainnyaxxxxxxxx
40 Total Belanja Modal (38+39)xxxxxxxxxx
41 Belanja Tak Tersangkaxxxxxxxx
42 TOTAL BELANJA  (36+40+41) xxxxxxxxx
43 BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA
44Bagi Hasil Pajak ke  Desa xxxxxxxx
45Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxxxxxxx
46Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke   Desa xxxxxxxx
47 TOTAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE  DESA (44+45+46) xxxxxxxxx
48 DANA CADANGAN
49Pembentukan Dana Cadanganxxxxxxxx
50Pencairan Dana Cadanganxxxxxxxx
51 DANA CADANGAN NETTO (49-50) xxxxxxxxx
52 SURPLUS/DEFISIT (24-42-47-51) xxx xxx xx
53 PEMBIAYAAN
54 Penerimaan
55Sisa Lebih Perhitungan Anggaranxxxxxxxx
56Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkanxxxxxxxx
57Penjualan Investasi Lainnyaxxxxxxxx
58Pinjaman Luar Negerixxxxxxxx
59Pinjaman dari Pemerintah Pusatxxxxxxxx
60Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnyaxxxxxxxx
61Pinjaman dari BUMN / BUMDxxxxxxxx
62Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuanganxxxxxxxx
63Pinjaman Dalam Negeri Lainnyaxxxxxxxx
64 Total Penerimaan (55+56+57+58+59+60+61+62+63)xxxxxxxxxx
65 Pengeluaran
66Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negerixxxxxxxx
67Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusatxxxxxxxx
68Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom Lainnyaxxxxxxxx
69Pembayaran Pokok Pinjaman kepada  BUMN / BUMDxxxxxxxx
70Pembayaran Pokok Pinjaman kepada  Bank / Lembaga Keuangan
71Pembayaran Pokok Pinjaman  Dalam Negeri Lainnyaxxxxxxxx
72Penyertaan Modal Pemerintahxxxxxxxx
73Pemberian Pinjaman Jangka Panjangxxxxxxxx
74 Total Pengeluaran (66+67+68+69+70+71+72+73)xxxxxxxx
75 PEMBIAYAAN NETTO(52-74) xxxx xxxx xx
APBD  200X
(%)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER  200X
NoURAIAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERHITUNGAN APBD
 No. 20X120X0
1
2ASET LANCAR
3Kas di Kas Daerah XXXXXX
4Kas di Pemegang Kas XXXXXX
5Bagian Lancar Tagihan Penjualan AngsuranXXXXXX
6Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. Interna XXXXXX
7Bagian Lancar TGR  XXXXXX
8Piutang Pajak XXXXXX
9Piutang Lain-lain XXXXXX
10Persediaan XXXXXX
11Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+10) XXXXXX
12INVESTASI PERMANEN
13Penyertaan Modal Pemerintah DaerahXXXXXX
14Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. InternasionalXXXXXX
15Penyertaan Modal dlm Proyek PembangunanXXXXXX
16Investasi Permanen LainnyaXXXXXX
17Jumlah Investasi Permanen (13+14+15+16) XXXXXX
18ASET TETAP
19Tanah XXXXXX
20Peralatan dan Mesin XXXXXX
21Gedung dan Bangunan XXXXXX
22Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXXXX
23Aset Tetap Lainnya XXXXXX
24Konstruksi  dalam pengerjaan
25Jumlah Aset Tetap (19+20+21+22+23+24) XXXXXX
26ASET LAINNYA
27Tagihan Penjualan AngsuranXXXXXX
28Built Operating TransferXXXXXX
29Dana Cadangan XXXXXX
30Lain-lain Aset XXXXXX
31Jumlah Aset Lainnya (27+28+29+30) XXXXXX
32 XXXXXXXX
33
34HUTANG JANGKA PENDEK
35Bagian Lancar Hutang Jangka PanjangXXXXXX
36Hutang PFK XXXXXX
37Jumlah Hutang Jangka Pendek (35+36) XXXXXX
38HUTANG JANGKA PANJANG
39Hutang Luar Negeri XXXXXX
40Hutang kepada Pemerintah PusatXXXXXX
41Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonom LainnyaXXXXXX
42Hutang kepada BUMN / BUMDXXXXXX
43Hutang kepada Bank / Lembaga KeuanganXXXXXX
44Hutang Dalam Negeri LainnyaXXXXXX
45Hutang Bunga XXXXXX
46Jumlah Hutang Jangka Panjang (39+40+41+42+43+44+45) XXXXXX
47 TOTAL HUTANG (37+46) XXXXXX
48 XXXXXXXX
49EKUITAS DANA
50Ekuitas Dana Lancar
Akumulasi SiLPA XXXXXX
Cadangan  Piutang XXXXXX
Cadangan  Persediaan XXXXXX
Dana Yang Harus Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka PendekXXXXXX
Total Ekuitas Dana Lancar XXXXXX
51
Diinvestasikan dalam Investasi PermanenXXXXXX
Diinvestasikan dalam  Aset TetapXXXXXX
Diinvestasikan dalam Aset Lain-lainXXXXXX
Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka PanjangXXXXXX
Total Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan XXXXXX
52Ekuitas Dana Yang Dicadangkan
Diinvestasikan dalam Dana CadanganXXXXXX
Total Ekuitas Dana Yang Dicadangkan XXXXXX
53 XXXXXXXX
Uraian
NET ASET (32 - 47)
NERACA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
NET EKUITAS DANA (50+51+52)
ASET
HUTANG
TOTAL ASET (11+17+24+31)
Ekuitas Dana Yang DiinvestasikanNo. 20X120X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas
3PENDAPATAN ASLI DAERAH
4Pendapatan Pajak Daerah XXXXXX
5Pendapatan Retribusi Daerah XXXXXX
6 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya XXXXXX
7Lain-lain Pendapatan Asli Daerah XXXXXX
8 Total Pendapatan Asli Daerah (4+5+6+7)XXXXXX
9PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
10Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan  BPHTBXXXXXX
11Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak PenghasilanXXXXXX
12Pendapatan Bagian Daerah dari SDAXXXXXX
13Dana Alokasi Umum XXXXXX
14Dana Alokasi Khusus XXXXXX
15 Total Pendapatan Dana Perimbangan (10+11+12+13+14)XXXXXX
16PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH  PROPINSI
17Pendapatan Bagi Hasil PajakXXXXXX
18Pendapatan Bagi Hasil LainnyaXXXXXX
19 Total Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi (17+18)XXXXXX
20LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
21Pendapatan Hibah XXXXXX
22Pendapatan Dana DaruratXXXXXX
23Lain lain Pendapatan XXXXXX
24 Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (21+22+23)XXXXXX
25 Total Arus Masuk Kas (8+15+19+24)
26 Arus Keluar Kas
27Belanja Pegawai XXXXXX
28Belanja Barang dan JasaXXXXXX
29Belanja Pemeliharaan XXXXXX
30Belanja Perjalanan DinasXXXXXX
31Belanja  Pinjaman   XXXXXX
32Belanja Subsidi XXXXXX
33Belanja Hibah XXXXXX
34Belanja Bantuan SosialXXXXXX
35Belanja Operasi LainnyaXXXXXX
36Belanja Tak TersangkaXXXXXX
37Bagi Hasil Pajak ke  Desa XXXXXX
38Bagi Hasil Retribusi ke Desa XXXXXX
39Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke   Desa XXXXXX
40 Total Arus Keluar Kas (27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39)XXXXXX
41 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (25-40) XXXXXX
42  Arus Kas dari Transaksi Aset Tetap dan Aset lainnya
43 Arus Masuk Kas
44Pendapatan dari Penjualan Aset TetapXXXXXX
45Pendapatan dari Penjualan Aset LainnyaXXXXXX
46 Total Arus Masuk Kas (44+45)XXXXXX
47 Arus Keluar Kas
48Pembelian Aset Tetap XXXXXX
49Pembeliaan Aset Lainnya XXXXXX
50 Total Arus Keluar Kas (48+49) XXXXXX
51 Arus Kas Bersih Dari Transaksi Aset Tetap dan Aset lainnya (46-50) XXXXXX
52 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
53 Arus Masuk Kas
54Penerimaan Penjualan Aset yang DipisahkanXXXXXX
55Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom LainnyaXXXXXX
56Penerimaan Pinjaman dari BUMN / BUMDXXXXXX
57Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah PusatXXXXXX
58Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom LainnyaXXXXXX
59 Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan XXXXXX
60Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri LainnyaXXXXXX
61Penerimaan Pinjaman Luar NegeriXXXXXX
62 Total Arus Masuk Kas (54+55+56+57+58+59+60+61)XXXXXX
63 Arus Keluar Kas
64Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah PusatXXXXXX
65Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMDXXXXXX
66Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom LainnyaXXXXXX
67 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada  Bank / Lembaga Keuangan XXXXXX
68Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri LainnyaXXXXXX
69Pembayaran Pokok Pinjaman Luar NegeriXXXXXX
70 Pemberian Pinjaman Jangka Panjang XXXXXX
71Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah DaerahXXXXXX
72 Total Arus Keluar Kas (63+64+65+66+67+68+69+70+71)XXXXXX
73 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (62-72) XXXXXX
74 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN
75 Arus Masuk Kas
76Penerimaan PFK XXXXXX
77 Arus Keluar Kas
78Pengeluaran PFK XXXXXX
79 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran (75-77) XXXXXX
80 Kenaikan/Penurunan Kas (41+51+73+79)XXXXXX
81 Saldo Awal Kas  XXXXXX
82 Saldo Akhir Kas  (80+81) XXX XXX
Uraian
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)
 Bab II  Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
11
BAB II
KEBIJAKAN UMUM
AKUNTANSI KEUANGAN  PEMERINTAH DAERAH
A.  Tujuan pelaporan keuangan pemerintah:
a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan
pemerintah secara periodik;
b.Manajerial
Menyediakan informasi keuangan  yang berguna untuk perencanaan dan
pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang
efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.
c. Transparansi
Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Laporan keuangan pemerintah  yang selanjutnya disebut sebagai laporan
pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-
transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan
umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan
nota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan
dapat dikembangkan untuk tujuan khusus.
B.  Dasar  Hukum
Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :
a. Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia khususnya yang mengatur
mengenai keuangan negara;
b. Indische Comptabiliteitswet (ICW) / Undang-Undang Perbendaharaan
Indonesia (UUPI);
c. Undang-undang APBN;
d. Peraturan perundang-undangan yang  mengatur tentang pemerintahan
daerah;
e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan
keuangan pusat dan daerah;Bab II  Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
12
f. Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelaksanaan APBN;
g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan
           pusat dan daerah.
Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku
adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
C.  Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah
Dasar Kas
Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Kas Daerah
dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Kas Daerah.
Azas Universalitas
Semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran.
Azas Bruto
Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
Dana Umum
Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggung
jawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, termasuk
aset, hutang, dan ekuitas dana.
Dana Umum yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah.
Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu
dipertanggungjawabkan sebagai dana khusus yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Dana Umum.
D.  Ciri Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah
Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup
pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan  pelaporan atas
transaksi keuangan pemerintah.Bab II  Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
13
Akuntansi  keuangan pemerintah  merupakan  bagian dari  disiplin  ilmu
akuntansi yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan akuntansi
komersial, yaitu :
a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba
Tujuan  pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan kepada masyarakat,
sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-
sumber yang digunakan untuk pelayanan dan dari mana sumber-sumber
tersebut diperoleh;
b. Tidak ada kepentingan pemilik
Pemerintah tidak  memiliki kekayaan  sendiri  sebagaimana perusahaan.
Bila aset melebihi hutang, maka  kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan
kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yang
membagikan dividen pada akhir tahun buku;
c. Adanya akuntansi anggaran
Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan,
apropriasi, estimasi pendapatan yang  dialokasikan, otorisasi kredit
anggaran (allotment) serta realisasi pendapatan dan belanja untuk
pembuatan laporan yang menunjukkan  / membuktikan ketaatan dengan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam  dokumen otorisasi  kredit anggaran
(allotment) dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.
E. Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah
Untuk memastikan prosedur  penuntasan akuntabilitas (accountability
discharge), perlu ditetapkan entitas  pelaporan keuangan untuk menunjukkan
entitas akuntansi yang  menjadi pusat-pusat  pertanggungjawaban keuangan
pemerintah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap
pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugasnya sesuai dengan peraturan.
Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas :
a. Pemerintah Daerah secara keseluruhan
b. DPRD, Pemerintah Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas pemerintah
tingkat propinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Teknis Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota
Penetapan Dinas sebagai  entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan
pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atasBab II  Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
14
suatu fungsi. Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit
kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah.
F. Klasifikasi dan Kode Perkiraan Akuntansi
Bagan perkiraan standar dan kode perkiraan mutlak diperlukan sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dengan adanya
standarisasi perkiraan berikut kodenya memungkinkan perlakuan akuntansi
yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan
laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berarti bahwa
daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik
Indonesia, maka dalam era otonomipun  tetap diperlukan informasi keuangan
per wilayah ataupun secara nasional untuk analisa fiskal maupun ekonomi
makro. Konsekuensi dari tuntutan kebutuhan tersebut adalah diperlukannya
harmonisasi praktik akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini
diatur melalui bagan perkiraan standar  yang menjadi acuan bagi pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem akuntansinya.
Di samping untuk memfasilitasi pengkonsolidasian kinerja keuangan per
pemerintah daerah atau pemerintah pusat, klasifikasi perkiraan dan
pengkodeannya juga diperlukan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan
pemerintah dengan sistem statistik  keuangan Internasional, sebagaimana
diusulkan oleh International Monetary Fund dalam konsep  Government
Finance Statistic (GFS). Satu hal yang mendasar dari klasifikasi menurut GFS
adalah bahwa klasifikasi tersebut harus dapat mengakomodasi pengukuran
kinerja pemerintah.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka klasifikasi perkiraan selain
berdasarkan sistem anggaran lama, yaitu per mata anggaran penerimaan
(MAP), mata anggaran pengeluaran (MAK), maka seluruh aktivitas keuangan
pemerintah daerah harus dapat dirinci  berdasarkan organisasi, fungsi dan
klasifikasi ekonomi. Di samping itu, agar konsisten dengan penerapan sistem
perencanaan strategik sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Presiden
Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah, klasifikasi
rekening pun harus mampu dirinci  hingga menggambarkan program dan
aktivitas setiap entitas akuntansi.
Untuk mengakomodasikan kebutuhan ini, klasifikasi rekening pemerintah
daerah disusun dalam 29 digit. Susunan  kode perkiraan sebanyak 29 digit
dialokasikan sebagai berikut:Bab II  Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
15
xxxx.xxxxxx.xx.xxx.xx.xxx.xx.xx.xx.xxx.
xxxx Buku besar
xxxxxx Buku pembantu
xx Fungsi
xxx Sub fungsi
xx Program
xxx Kegiatan
xx    Organisasi Level 1 (Dinas)
xx             Organisasi Level 2 (UPTD)
xx             Lokasi (Propinsi)
xxx           Lokasi (Kabupaten/Kota)            
Bagan perkiraan yang dikembangkan berdasarkan kode buku besar dan buku
pembantu ada pada Bab III.
G. Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan
mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya
ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Fungsi laporan keuangan adalah untuk
mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Standar
umum pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyajian informasi dalam
laporan keuangan untuk memenuhi fungsi tersebut.
Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut:
a) Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan
dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka
informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten
dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan
akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
b) Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
c) Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-
kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila
pemakai laporan dapat menggunakan  informasi tersebut untuk
pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting
berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
d) Mencakup Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan
Nota Perhitungan Anggaran.Bab II  Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
16
H. Penyajian Laporan Perhitungan Anggaran
Laporan Perhitungan Anggaran merupakan laporan yang menyajikan
pendapatan, belanja dan pembiayaan selama tahun anggaran tertentu untuk
suatu Pemerintah Daerah. Laporan ini  memuat angka-angka anggaran dan
realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Oleh karena itu dengan
memperbandingkan angka-angka tersebut dan memanfaatkan informasi
lainnya yang ada dalam Nota Perhitungan Anggaran dapat  digunakan untuk
mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu unit pemerintah daerah.
Nota Perhitungan Anggaran serta daftar tambahan yang terkait di dalamnya
harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan laporan kinerja
input, process, output, dan  outcome kegiatan pemerintah daerah yang
dikaitkan dengan laporan keuangannya. Nota Perhitungan Anggaran dan
daftar tambahan ini diperlukan antara lain untuk memuat ringkasan realisasi
pendapatan, belanja, pembiayaan, kinerja keuangan dan  menjelaskan
perkiraan-perkiraan dalam  laporan keuangan serta memberikan referensi
silang terhadap perkiraan laporan keuangan tertentu.Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 18
BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Kelompok Perkiraan Buku Besar
Sub Kelompok
Buku Besar Kode BB Kode BP
Buku Pembantu
No.
Sub Sistem (tidak muncul dalam laporan akuntansi)(*)
ASET
ASET LANCAR 0001 - 0999
1Kas di Kas Daerah 0100 (*)
Kas di BPD 000010
Kas di Bank A 000020
Kas di Bank B 000030
Kas di Bank. Dst. 000040
Deposito 000050
Sertifikat Bank Indonesia dst…. 000060
2Kas di Pemegang Kas0200
Kas di Pemegang Kas A 000010
Kas di Pemegang Kas B 000020
Kas di Pemegang Kas. Dst. 000030
3Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran0300
4Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional0400
5Bagian Lancar TGR 0500
6Piutang Pajak 0600 (*)
Piutang pajak hotel 000010
Piutang pajak restoran 000020
Piutang pajak lainnya 000030
7Piutang Lain-lain 0700 (*)
8Persediaan 0800 (*)Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 19
 Persediaan Pakai Habis 000010
 Persediaan Tak Habis Pakai 000020
 Persediaan Bekas Pakai 000030
 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (contoh benih ikan)000040
INVESTASI PERMANEN 1000 - 1999
9Penyertaan Modal Pemda (PMP) 1100 (*)
PMP BUMN 000010
PMP BUMD 000020
PMP Lembaga Keu. Negara 000030
PMP Badan Hukum Milik Negara000040
PMP Badan Hukum Milik Daerah 000050
PMP Badan Internasional 000060
PMP Badan Usaha Lainnya 000070
10Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional 1200 (*)
Pinjaman kepada BUMN 000010
Pinjaman kepada BUMD 000020
Pinjaman kepada Pem. Pusat 000030
Pinjaman kepada Daerah Otonom Lainnya000040
Pinjaman kepada Lembaga Internasional000050
11Penyertaan dlm. Proyek Pembangunan (contoh PIR) 1300 (*)
12Investasi Permanen Lainnya 1400 (*)
ASET TETAP 2000 - 2999
13Tanah 2100
14Peralatan dan Mesin 2200 (*)
Alat berat (buldoser dll.) 000010
Alat angkutan (alat angkut apung, alat angkut darat & kereta api)000020
Alat bengkel dan alat ukur (alat bengkel berbensin, alat bengkel tak bermesin, alat ukur) 000030
Alat pertanian (traktor dll.) 000040
Alat kantor & rumah tangga (mesin ketik, mesin fotocopy, mesin pembersih debu, dan mesin cuci) 000050
Alat studio, komunikasi & pemancar (amplifier, telepon dan faksimili)000060
Alat kedokteran dan kesehatan (bedah gigi dan unit x-ray)000070
Alat laboratorium (incubator dll.)000080
Alat persenjataan 000090
Komputer (PC dll.) 000100
Alat eksplorasi 000110Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 20
Alat pemboran 000120
Alat produksi, pengolahan dan pemurnian000130
Alat bantu eksplorasi 000140
Alat keselamatan kerja 000150
Alat peraga 000160
Unit peralatan proses/produksi000170
15Gedung dan Bangunan 2300(*)
Bangunan gedung 000010
Monumen (bangunan bersejarah, candi)000020
Bangunan menara 000030
Rambu-rambu 000040
Tugu titik kontrol/pasti 000050
Rumah dinas 000060
Gedung kantor 000070
16Jalan, irigasi dan jaringan 2400(*)
Jalan dan jembatan 000010
(jalan raya & jalan umum, jembatan pada jalan dan jembatan layang)
Bangunan dan air (waduk, bendungan)000020
Instalasi (instalasi air minum & air kotor)000030
Jaringan (jaringan air minum & listrik)000040
17Aset Tetap lainnya 2500(*)
Koleksi perpustakaan/buku (buku ilmu pengetahuan dan sejarah) 000010
Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga (pahatan kayu dan lukisan) 000020
Hewan (di Pusat, khusus hewan tertentu masuk BM/KN seperti kuda dan anjing pelacak) 000030
Ikan (di pusat tidak masuk neraca, dicatat secara extra comptable) 000040
Tanaman (di pusat tidak masuk neraca, dicatat secara extra comptable) 000050
18Konstruksi dalam Pengerjaan 2600(*)
Peralatan dan Mesin 000010
Gedung dan Bangunan 000020
Jalan, irigasi dan jaringan 000030
ASET LAINNYA 3000 - 3999
19Tagihan Penjualan Angsuran 3100(*)
Tagihan Angsuran Rumah 000010
Tagihan Angsuran Kendaraan 000020Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 21
Tagihan Angsuran Lainnya 000030
20Kemitraan dengan Pihak Ketiga 3200(*)
Built, Operate and Transfer (BOT)000010
BOT A
BOT B dst
Kerja Sama Operasional (KSO) 000020
KSO A
KSO B dst
Kemitraan Lainnya 000030
21Dana Cadangan 3300
Dana Cadangan A 000010
Dana Cadangan B 000020
Dana Cadangan C dst 000030
22 Lain Lain Aset 3400 (*)
Tagihan TGR pada Pegawai 000010
Tagihan TGR pada Pihak Ketiga000020
HUTANG
HUTANG JANGKA PENDEK 4000 - 4999
23Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang4100
24Hutang Biaya Pinjaman4200
25Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 4300 (*)
Hutang Perwalian/PFK Beras 000010
Hutang Perwalian/PFK Taspen 000020
Hutang Perwalian/PFK Askes 000030
Hutang Perwalian/PFK PPh Pusat000040
Hutang Perwalian/PFK PPN Pusat000050
Hutang Perwalian/PFK Taperum 000060
Hutang Perwalian/PFK Lainnya 000070
HUTANG JANGKA PANJANG 5000 - 5999
26Hutang Jangka Panjang 5100 (*)
Hutang Luar Negeri 000010
Hutang kepada Pemerintah Pusat000020
Hutang kepada Pemda Otonom Lainnya000030Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 22
Hutang kepada  BUMN/BUMD 000040
Hutang kepada  Bank / Lembaga Keuangan000050
Hutang Dalam Negeri Lainnya 000060
27Hutang Bunga 5200 (*)
Hutang Bunga Luar Negeri 000010
Hutang Bunga kepada Pemerintah Pusat000020
Hutang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya000030
Hutang Bunga kepada  BUMN/BUMD000040
Hutang Bunga kepada  Bank / Lembaga Keuangan000050
Hutang Bunga Dalam Negeri Lainnya000050
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR 6000 - 6999
28Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)6100
29SiLPA Tahun Pelaporan6200
30Surplus / Defisit Tahun Pelaporan6300
31Pembiayaan Netto Tahun Pelaporan6400
32Cadangan untuk Piutang6500
33Cadangan untuk Persediaan6600
34Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek6700
35Dana yang harus disediakan untuk hutang PFK 6800
EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN 7000 - 7899
36Diinvestasikan dalam investasi permanen7100
37Diinvestasikan dalam aset tetap7200
38 Diinvestasikan dalam aset lainnya (cat. Tidak termasuk dana cadangan) 7300
39Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang7400
EKUITAS DANA YANG DICADANGKAN 7900 - 7999
40Diinvestasikan dalam Dana Cadangan7900
PENDAPATAN 8000 - 8399
PENDAPATAN ASLI DAERAH 8000 - 8099
41Pendapatan Pajak Daerah8010 (*)
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan  Kendaraan Diatas AirAyatBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 23
Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas airAyat
Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorAyat
Pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
(ABTAP)
Ayat
Pendapatan Pajak Hotel Ayat
Pendapatan Pajak Restoran Ayat
Pendapatan Pajak Hiburan Ayat
Pendapatan Pajak Reklame Ayat
Pendapatan Pajak Penerangan JalanAyat
Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan CAyat
Pendapatan Pajak Parkir Ayat
Pendapatan Pajak Daerah LainnyaAyat
Pengembalian Pendapatan Pajak Daerah (tidak dianggarkan) Pasal
42Pendapatan Retribusi Daerah8020
Pendapatan RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Ayat
Pendapatan RJUm – Pelayanan Persampahan / KebersihanAyat
Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan SipilAyat
Pendapatan RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MayatAyat
Pendapatan RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumAyat
Pendapatan RJUm – Pelayanan PasarAyat
Pendapatan RJUm – Pengujian Kendaraan BermotorAyat
Pendapatan RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam KebakaranAyat
Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak PetaAyat
Pendapatan RJUm – Pengujian Kapal PerikananAyat
Pendapatan RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Ayat
Pendapatan RJUs  – Pasar Grosir dan / atau PertokoanAyat
Pendapatan RJUs  – Tempat PelelanganAyat
Pendapatan RJUs  – Terminal Ayat
Pendapatan RJUs  – Tempat Khusus ParkirAyat
Pendapatan RJUs  – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan VillaAyat
Pendapatan RJUs  – Penyedotan KakusAyat
Pendapatan RJUs  – Rumah Potong HewanAyat
Pendapatan RJUs  – Pelayanan Pelabuhan KapalAyat
Pendapatan RJUs  – Tempat Rekreasi dan Olah RagaAyat
Pendapatan RJUs  – Penyeberangan di Atas AirAyatBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 24
Pendapatan RJUs  – Pengelolaan Limbah CairAyat
Pendapatan RJUs  – Penjualan Produksi UsahaAyat
Pendapatan RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Ayat
Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholAyat
Pendapatan RPT – Ijin GangguanAyat
Pendapatan RPT – Ijin Trayek Ayat
Pendapatan Retribusi Daerah LainnyaAyat
Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah (tidak dianggarkan) Pasal
43Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya8030 (*)
Pendapatan dari PMP BUMD Ayat
Pendapatan dari PMP BUMN Ayat
Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. NegaraAyat
Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik NegaraAyat
Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik DaerahAyat
Pendapatan dari PMP Badan InternasionalAyat
Pendapatan dari PMP Badan Usaha LainnyaAyat
Pendapatan dari Investasi LainnyaAyat
Pengembalian Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya (tidak dianggarkan) Pasal
44Pendapatan Lain-lain PAD8040 (*)
Pendapatan dari Tuntutan Ganti RugiAyat
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan (perkiraan sementara) Ayat
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun LaluAyat
Pendapatan dari Penjualan Kendaraan BermotorAyat
Pendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah DinasAyat
Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan TanahAyat
Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / SitaanAyat
Pendapatan dari Penjualan Aset yang berlebih / RusakAyat
Pendapatan Asli Daerah LainnyaAyat
Pengembalian Lain-lain PAD (tidak dianggarkan) Pasal
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 8100 - 8199
45Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB8110
Pendapatan Bagian Daerah dari PBBAyat
Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTBAyat
Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB (tidak dianggarkan) PasalBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 25
46Pendapatan Bagian Daerah dari PPh8120
PPh Karyawan (Ps 21) Ayat
PPh Orang Pribadi (Ps 25/29) Ayat
Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PPh (tidak dianggarkan) Pasal
47Pendapatan Bagian Daerah dari SDA8130
Pend. Bagian Daerah dari Sektor KehutananAyat
Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan UmumAyat
Pend. Bagian Daerah dari Sektor PerikananAyat
Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan MigasAyat
Pend. Bagian Daerah dari Sektor LainnyaAyat
Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari SDA (tidak dianggarkan) Pasal
48Pendapatan Dana Alokasi Umum8140
Pendapatan Dana Alokasi UmumAyat
Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Umum (tidak dianggarkan) Pasal
49Pendapatan Dana Alokasi Khusus8150
Pendapatan Dana Alokasi KhususAyat
Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (tidak dianggarkan) Pasal
PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI 8200 - 8299
50Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi8210
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas airAyat
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas airAyat
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorAyat
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAPAyat
Pengembalian Pendapatan Bagi hasil Pajak (tidak dianggarkan) Pasal
51Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi8220
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Ayat
Pengembalian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (tidak dianggarkan) Pasal
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 8300 - 8399
52Pendapatan Hibah 8310
Pendapatan Hibah dari PeroranganAyat
Pendapatan Hibah dari LembagaAyat
Pengembalian Pendapatan Hibah (tidak dianggarkan) Pasal
53Pendapatan Dana Darurat8320Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 26
Pendapatan Dana Darurat Ayat
Pengembalian Pendapatan Dana Darurat (tidak dianggarkan) Pasal
54Lain-lain Pendapatan 8330
BELANJA 8400 - 8699
BELANJA OPERASIONAL 8400 - 8499
55Belanja Pegawai 8410
Belanja Gaji dan Tunjangan Pasal
Belanja Tunjangan Beras Pasal
Belanja Honorarium dan Vakasi Pasal
Belanja Uang Lembur Pasal
Belanja Upah Pasal
Lain-lain Belanja Pegawai Pasal
56Belanja Barang dan Jasa8420
Belanja Alat Tulis Kantor Pasal
Belanja Ongkos Kantor Pasal
Belanja Kepustakaan Pasal
Belanja Pakaian Dinas Pasal
Belanja Jasa Konsultan Non ModalPasal
Belanja Cetak dan PenggandaanPasal
Belanja Pengembangan Sumber Daya ManusiaPasal
Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) Pasal
Belanja Sewa Pasal
Lain-lain Belanja Barang dan JasaPasal
57Belanja Pemeliharaan 8430 (**)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan BangunanPasal
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan MesinPasal
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan JaringanPasal
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap LainnyaPasal
Lain-lain Belanja Pemeliharaan Pasal
58Belanja Perjalanan Dinas8440
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pasal
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pasal
Belanja Perjalanan Pindah Pasal
Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai PensiunPasalBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 27
Belanja Perjalanan Dinas LainnyaPasal
59Belanja Pinjaman 8450
Bunga Utang Pasal
Denda Pasal
Commitment Fee Pasal
Belanja Pinjaman Lainnya Pasal
60Belanja Subsidi 8460
61Belanja Hibah 8470
62Belanja Bantuan Sosial8480
63Belanja Operasi Lainnya8490
BELANJA MODAL 8500 -8599
64Belanja Aset Tetap 8510
Belanja Tanah Pasal
Belanja Peralatan dan Mesin Pasal
Belanja Gedung dan Bangunan Pasal
Belanja Jalan, Irigasi dan JaringanPasal
Belanja Aset Tetap Lainnya Pasal
65Belanja Aset Lainnya 8520 (*)
BELANJA TAK TERSANGKA 8600 - 8699
66Belanja Tak Tersangka8610
BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA 8700-8799
67Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota8710
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas AirPasal
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas airPasal
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorPasal
Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAPPasal
68Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota8720
69Bagi Hasil Pajak ke Desa8730
Bagi Hasil Pajak Hotel Pasal
Bagi Hasil Pajak Restoran Pasal
Bagi Hasil Pajak Hiburan Pasal
Bagi Hasil Pajak Reklame PasalBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 28
Bagi Hasil Pajak Penerangan JalanPasal
Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan CPasal
Bagi Hasil Pajak Parkir Pasal
Bagi Hasil Pajak Daerah LainnyaPasal
70Bagi Hasil Retribusi ke Desa8740
Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Pasal
Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / KebersihanPasal
Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan SipilPasal
Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MayatPasal
Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumPasal
Bagi Hasil RJUm – Pelayanan PasarPasal
Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan BermotorPasal
Bagi Hasil RJUm  - Pemeriksaan Alat Pemadam KebakaranPasal
Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak PetaPasal
Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal PerikananPasal
Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Pasal
Bagi Hasil RJUs  – Pasar Grosir dan / atau PertokoanPasal
Bagi Hasil RJUs  – Tempat PelelanganPasal
Bagi Hasil RJUs  – Terminal Pasal
Bagi Hasil RJUs  – Tempat Khusus ParkirPasal
Bagi Hasil RJUs  – Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan VillaPasal
Bagi Hasil RJUs  – Penyedotan KakusPasal
Bagi Hasil RJUs  – Rumah Potong HewanPasal
Bagi Hasil RJUs  – Pelayanan Pelabuhan KapalPasal
Bagi Hasil RJUs  – Tempat Rekreasi dan Olah RagaPasal
Bagi Hasil RJUs  – Penyeberangan di Atas AirPasal
Bagi Hasil RJUs  – Pengelolaan Limbah CairPasal
Bagi Hasil RJUs  – Penjualan Produksi UsahaPasal
Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Pasal
Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholPasal
Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan Pasal
Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek Pasal
Bagi Hasil Retribusi Daerah LainnyaPasal
71Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa8750Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 29
DANA CADANGAN
72.Pembentukan Dana Cadangan8760
73Pencairan Dana Cadangan8360
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 8800 - 8899
74Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)8810
75Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi)8815
76Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan
Lembaga Internasional
8820
77Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan dan Lemb. Internasional8825
78Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya8830
79Penerimaan Pinjaman Luar Negeri8835
80Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat8840
81Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonoom Lainnya8845
82Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD8850
83Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan8855
84Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya8860
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8900 - 8960
85Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah8910
86Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan
Lembaga Internasional
8915
87Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan8920
88Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya8925
89Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri8930
90Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat8935
91Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya8940
92Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD8945
93Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan8950
94Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya8955
PENERIMAAN NON ANGGARAN 8970 – 8979
95Penerimaan PFK 8971
Penerimaan Perwalian/PFK BerasAyat
Penerimaan Perwalian/PFK TaspenAyatBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 30
Penerimaan Perwalian/PFK AskesAyat
Penerimaan Perwalian/PFK PPh PusatAyat
Penerimaan Perwalian/PFK PPN PusatAyat
Penerimaan Perwalian/PFK TaperumAyat
Penerimaan Perwalian/PFK LainnyaAyat
PENGELUARAN NON ANGGARAN 8980 – 8989
96Pengeluaran PFK 8981
Pengeluaran Perwalian/PFK BerasPasal
Pengeluaran Perwalian/PFK TaspenPasal
Pengeluaran Perwalian/PFK AskesPasal
Pengeluaran Perwalian/PFK PPh PusatPasal
Pengeluaran Perwalian/PFK PPN PusatPasal
Pengeluaran Perwalian/PFK TaperumPasal
Pengeluaran Perwalian/PFK LainnyaPasal
ESTIMASI PENDAPATAN 9000 – 9099
ESTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 9000 – 9009
97Estimasi Pendapatan Pajak Daerah9001
Estimasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan  Kendaraan di atas AirAyat
Estimasi Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas airAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAPAyat
Estimasi Pendapatan Pajak HotelAyat
Estimasi Pendapatan Pajak RestoranAyat
Estimasi Pendapatan Pajak HiburanAyat
Estimasi Pendapatan Pajak ReklameAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Penerangan JalanAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan CAyat
Estimasi Pendapatan Pajak ParkirAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Daerah LainnyaAyat
98Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah9002
Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Ayat
Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Persampahan / KebersihanAyat
Estimasi Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan SipilAyatBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 31
Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MayatAyat
Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumAyat
Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan PasarAyat
Estimasi Pendapatan RJUm – Pengujian Kendaraan BermotorAyat
Estimasi Pendapatan RJUm  - Pemeriksaan Alat Pemadam KebakaranAyat
Estimasi Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak PetaAyat
Estimasi Pendapatan RJUm – Pengujian Kapal PerikananAyat
Estimasi Pendapatan RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Ayat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Pasar Grosir dan / atau PertokoanAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Tempat PelelanganAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – TerminalAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Tempat Khusus ParkirAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan VillaAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Penyedotan KakusAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Rumah Potong HewanAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Pelayanan Pelabuhan KapalAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Tempat Rekreasi dan Olah RagaAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Penyebrangan di Atas AirAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Pengelolaan Limbah CairAyat
Estimasi Pendapatan RJUs  – Penjualan Produksi UsahaAyat
Estimasi Pendapatan RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Ayat
Estimasi Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholAyat
Estimasi Pendapatan RPT – Ijin GangguanAyat
Estimasi Pendapatan RPT – Ijin TrayekAyat
Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah LainnyaAyat
99Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya9003
Estimasi Pendapatan dari PMP BUMDAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP BUMNAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. NegaraAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik NegaraAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik DaerahAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP Badan InternasionalAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Usaha LainnyaAyat
Estimasi Pendapatan dari Investasi LainnyaAyat
100Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD9004Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 32
Estimasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti RugiAyat
Estimasi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun LaluAyat
Estimasi Pendapatan dari Penjualan Kendaraan BermotorAyat
Estimasi Pendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah DinasAyat
Estimasi Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan TanahAyat
Estimasi Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / SitaanAyat
Estimasi Pendapatan dari Penjualan Aset yang berlebih / RusakAyat
Estimasi Pendapatan Asli Daerah LainnyaAyat
ESTIMASI PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 9010-9019
101Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB9011
Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBBAyat
Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTBAyat
102Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh9012
Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Karyawan (Ps 21)Ayat
Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Orang Pribadi (Ps 25/29)Ayat
103Estimasi Pendapatan Bagian Daerah SDA9013
Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor KehutananAyat
Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan UmumAyat
Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor PerikananAyat
Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan MigasAyat
Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor LainnyaAyat
104Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum9014
Estimasi Pendapatan Dana Alokasi UmumAyat
105Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus9015
Estimasi Pendapatan Dana Alokasi KhususAyat
ESTIMASI PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI 9020-9029
106Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi9021
Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas airAyat
Estimasi Pendapatan Bagi Hasil BBN Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas airAyat
Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorAyat
Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAPAyat
107Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi9022
Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari ProvinsiAyatBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 33
ESTIMASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 9030-9039
108Estimasi Pendapatan Hibah9031
Estimasi Pendapatan Hibah dari PeroranganAyat
Estimasi Pendapatan Hibah dari LembagaAyat
109Estimasi Pendapatan Dana Darurat9032
Estimasi Pendapatan Dana DaruratAyat
110Estimasi Lain-lain Pendapatan9033
Estimasi Lain-lain Pendapatan Ayat
ESTIMASI PENDAPATAN YANG DIALOKASIKAN 9100 – 9199
ESTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIALOKASIKAN 9100 – 9109
111 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9101
Estimasi Pendapatan Pajak Kend. Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend Bagi Hasil BBN Kend. Bermotor dan Kend. Di Atas air Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend. Pajak Hotel Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Restoran Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Hiburan Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Reklame Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir Yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Yg DialokasikanAyat
112 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9102
Estimasi Pend Retribusi Jasa Umum (RJUm) – Pelayanan Kesehatan yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil yg Dialokasikan Ayat
Estimasi Pend RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUm – Pelayanan Pasar yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUm  - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta yg DialokasikanAyatBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 34
Estimasi Pend RJUm – Pengujian Kapal Perikanan yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend Retribusi Jasa Usaha (RJUs) – Pemakaian Kekayaan Daerah yg Dialokasikan Ayat
Estimasi Pend RJUs  – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Tempat Pelelangan yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Terminal yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Tempat Khusus Parkir yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Penyedotan Kakus yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Rumah Potong Hewan yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Pelayanan Pelabuhan Kapal yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Tempat Rekreasi dan Olah Raga yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Penyebrangan di Atas Air yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Pengelolaan Limbah Cair yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend RJUs  – Penjualan Produksi Usaha yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend Retribusi Perizinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan yg Dialokasikan Ayat
Estimasi Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan RPT – Ijin Gangguan yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan RPT – Ijin Trayek yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Lainnya yg DialokasikanAyat
Estimasi Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah yg DialokasikanAyat
113 Est. Pend. Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9103
Estimasi Pendapatan dari PMP BUMD yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP BUMN yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. Negara yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Negara yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Daerah yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Internasional yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Usaha LainnyaAyat
Estimasi Pendapatan dari Investasi Lainnya yg DialokasikanAyat
114 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9104
Estimasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari  Penerimaan Kembali Tahun Lalu yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari  Penjualan Kendaraan Bermotor yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari  Penjualan Sewa Beli Rumah Dinas yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan Tanah yg Dialokasikan AyatBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 35
Estimasi Pendapatan dari  Penjualan Hasil Produksi / Sitaan yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan dari Penjualan Aset yang berlebih / Rusak yg DialokasikanAyat
Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya yg DialokasikanAyat
ESTIMASI PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN YANG DIALOKASIKAN 9110 – 9119
115 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB yang dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9111
Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBBAyat
Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTBAyat
116 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PPh yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9112
Est. Pend. Bagian Daerah dari PPh Karyawan (Ps 21)yang DialokasikanAyat
Est. Pend. Bagian Daerah dari PPh Orang Pribadi (Ps 25/29) yang DialokasikanAyat
117Estimasi Pend Bagian Daerah dari SDA yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9113
Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan yang DialokasikanAyat
Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Umum yang DialokasikanAyat
Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Perikanan yang DialokasikanAyat
Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Migas yang DialokasikanAyat
Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Lainnya yang DialokasikanAyat
118 Estimasi Pendapatan DAU yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9114
Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum yang DialokasikanAyat
119 Estimasi Pendapatan DAK yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9115
Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus yang DialokasikanAyat
ESTIMASI PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI YG DIALOKASIKAN 9120 – 9129
120 Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Propinsi yang dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9121
Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Kend Bermotor dan Kend. Di Atas air yg DialokasikanAyat
Estimasi Pend Bagi Hasil BBN Kend Bermotor dan Kend. Di Atas air yg dialokasikanAyat
Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor yang DialokasikanAyat
Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP yang dialokasikan Ayat
121Estimasi Pend Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi yg dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9122
Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari ProvinsiAyat
ESTIMASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH YANG DIALOKASIKAN 9130 – 9139
122 Estimasi Pendapatan Hibah Yg Dialokasikan   (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9131
Estimasi Pendapatan Hibah dari Perorangan Yg DialokasikanAyatBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 36
Estimasi Pendapatan Hibah dari Lembaga Yg DialokasikanAyat
123 Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan  (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9132
Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang DialokasikanAyat
124 Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9133
Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang DialokasikanAyat
ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN 9200 – 9299
ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 9200 - 9209
125Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah9201
Alokasi Est. Pendapatan Pajak Kend. Bermotor dan Kendaraan di atas AirAyat
Alokasi Est. Pendapatan Bagi Hasil BBN Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas airAyat
Alokasi Est. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorAyat
Alokasi Est. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAPAyat
Alokasi Est. Pendapatan Pajak HotelAyat
Alokasi Est. Pendapatan Pajak RestoranAyat
Alokasi Est. Pendapatan Pajak HiburanAyat
Alokasi Est. Pendapatan Pajak ReklameAyat
Alokasi Est. Pendapatan Pajak Penerangan JalanAyat
Alokasi Est. Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan CAyat
Alokasi Est. Pendapatan Pajak ParkirAyat
Alokasi Est. Pendapatan Pajak Daerah LainnyaAyat
126Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah9202
Alokasi Est. Pendapatan Retribusi Jasa Umum (RJUm) – Pelayanan KesehatanAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Persampahan / KebersihanAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan SipilAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MayatAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan PasarAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pengujian Kendaraan BermotorAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUm  - Pemeriksaan Alat Pemadam KebakaranAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak PetaAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pengujian Kapal PerikananAyat
Alokasi Est. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha (RJUs) – Pemakaian Kekayaan DaerahAyatBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 37
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  – Pasar Grosir dan / atau PertokoanAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  Tempat PelelanganAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  TerminalAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  Tempat Khusus ParkirAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan VillaAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  Penyedotan KakusAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  Rumah Potong HewanAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  Pelayanan Pelabuhan KapalAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  Tempat Rekreasi dan Olah RagaAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  Penyeberangan di atas AirAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  Pengelolaan Limbah CairAyat
Alokasi Est. Pendapatan RJUs  –  Penjualan Produksi UsahaAyat
Alokasi Est. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan BangunanAyat
Alokasi Est. Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholAyat
Alokasi Est. Pendapatan RPT – Ijin GangguanAyat
Alokasi Est. Pendapatan RPT – Ijin TrayekAyat
Alokasi Est. Pendapatan Retribusi Daerah LainnyaAyat
127Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD/N dan Investasi Lainnya9203
Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP BUMDAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP BUMNAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. NegaraAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik NegaraAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik DaerahAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan InternasionalAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Usaha LainnyaAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari Investasi LainnyaAyat
128Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD9204
Alokasi Estimasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti RugiAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari  Penerimaan Kembali Tahun LaluAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari  Penjualan Kendaraan BermotorAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari  Penjualan Sewa Beli Rumah DinasAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan TanahAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari  Penjualan Hasil Produksi / SitaanAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Aset yang Berlebih / RusakAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah LainnyaAyatBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 38
ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 9210 - 9219
129Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB9211
Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBBAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTBAyat
130Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh9212
Alokasi Estimasi PPh Karyawan (Ps 21)Ayat
Alokasi Estimasi PPh Orang Pribadi (Ps 25/29)Ayat
131Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA9213
Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor KehutananAyat
Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan UmumAyat
Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor PerikananAyat
Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan MigasAyat
Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor LainnyaAyat
132Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum9214
Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi UmumAyat
133Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus9215
Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi KhususAyat
ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI 9220 - 9229
134Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi9221
Alokasi Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak  Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas airAyat
Alokasi Estimasi Pend  Bagi Hasil Bea Balik Nama Kend  Bermotor dan Kend. Di Atas airAyat
Alokasi Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorAyat
Alokasi Estimasi Pend Bagi Hasil  Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAPAyat
135Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi9222
Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari ProvinsiAyat
ALOKASI ESTIMASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 9230 – 9239
136Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah9231
Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah dari PeroranganAyat
Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah dari LembagaAyat
137Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat9232
Alokasi Estimasi Pendapatan Dana DaruratAyat
138Alokasi Estimasi Lain-lain Pendapatan9233Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 39
Alokasi Estimasi Lain-lain PendapatanAyat
APROPRIASI BELANJA 9300 – 9399
APROPRIASI BELANJA OPERASIONAL 9300 – 9309
139Apropriasi Belanja Pegawai9301
Apropriasi Belanja Gaji dan TunjanganPasal
Apropriasi Belanja Tunjangan BerasPasal
Apropriasi Belanja Honorarium dan VakasiPasal
Apropriasi Belanja Uang Lembur Pasal
Apropriasi Belanja Upah Pasal
Apropriasi Lain-lain Belanja PegawaiPasal
140Apropriasi Belanja Barang dan Jasa9302
Apropriasi Belanja Alat Tulis KantorPasal
Apropriasi Belanja Ongkos KantorPasal
Apropriasi Belanja Kepustakaan Pasal
Apropriasi Belanja Pakaian DinasPasal
Apropriasi Belanja Jasa Konsultan Non ModalPasal
Aproprias Belanja Cetak dan PenggandaanPasal
Aproprias Belanja Pengembangan Sumber Daya ManusiaPasal
Aproprias Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) Pasal
Aproprias Belanja Sewa Pasal
Apropriasi Lain-lain Belanja Barang dan JasaPasal
141Apropriasi Belanja Pemeliharaan9303
Apropriasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan BangunanPasal
Apropriasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan MesinPasal
Apropriasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan JaringanPasal
Apropriasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap LainnyaPasal
Apropriasi Lain-lain Belanja PemeliharaanPasal
142Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas9304
Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas  BiasaPasal
Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas TetapPasal
Apropriasi Belanja Perjalanan PindahPasal
Apropriasi Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai PensiunPasal
Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas LainnyaPasal
143Apropriasi Belanja Pinjaman9305Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 40
Apropriasi Bunga Utang Pasal
Apropriasi Denda Pasal
Apropriasi Commitment Fee Pasal
Apropriasi Belanja Pinjaman LainnyaPasal
144Apropriasi Belanja Subsidi9306
145Apropriasi Belanja Hibah9307
146Apropriasi Belanja Bantuan Sosial9308
147Apropriasi Belanja Operasi Lainnya9309
APROPRIASI BELANJA MODAL 9310 – 9319
148Apropriasi Belanja Aset Tetap9311
Apropriasi Belanja Tanah Pasal
Apropriasi Belanja Peralatan dan MesinPasal
Apropriasi Belanja Gedung dan BangunanPasal
Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi, dan JaringanPasal
Apropriasi Belanja Aset Tetap LainnyaPasal
149Apropriasi Belanja Aset Lainnya9312
APROPRIASI BELANJA TAK TERSANGKA 9320 – 9329
150Apropriasi Belanja Tak Tersangka9321
APROPRIASI BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA 9330 - 9339
151Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota9331
Apropriasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas AirPasal
Apropriasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas airPasal
Apropriasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorPasal
Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAPPasal
152Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota9332
153Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa9333
Apropriasi Bagi Hasil Pajak  HotelPasal
Apropriasi Bagi Hasil  Pajak  RestoranPasal
Apropriasi Bagi Hasil Pajak  HiburanPasal
Apropriasi Bagi Hasil Pajak  ReklamePasal
Apropriasi Bagi Hasil Pajak  Penerangan JalanPasal
Apropriasi Bagi Hasil Pajak  Pengambilan Bahan Galian Golongan CPasalBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 41
Apropriasi Bagi Hasil Pajak  ParkirPasal
Apropriasi Bagi Hasil  Pajak  Daerah LainnyaPasal
154Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa9334
Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Pasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / KebersihanPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan SipilPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MayatPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan PasarPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan BermotorPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUm  - Pemeriksaan Alat Pemadam KebakaranPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak PetaPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal PerikananPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Pasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Pasar Grosir dan / atau PertokoanPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Tempat PelelanganPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – TerminalPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Tempat Khusus ParkirPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan VillaPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Penyedotan KakusPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Rumah Potong HewanPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Pelayanan Pelabuhan KapalPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Tempat Rekreasi dan Olah RagaPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Penyebrangan di Atas AirPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Pengelolaan Limbah CairPasal
Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Penjualan Produksi UsahaPasal
Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Pasal
Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholPasal
Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin GangguanPasal
Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin TrayekPasal
Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Daerah LainnyaPasal
155Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa9335
APROPRIASI DANA CADANGAN
156Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan9341Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 42
ESTIMASI PENCAIRAN DANA CADANGAN
157Estimasi Pencairan Dana Cadangan9041
ALOKASI APROPRIASI BELANJA 9400 – 9499
ALOKASI APROPRIASI  BELANJA OPERASIONAL 9400 – 9409
158 Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai (UPTD atau yang setingkat) 9401
Alokasi Apropriasi Belanja Gaji dan TunjanganPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Tunjangan BerasPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Honorarium dan VakasiPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Uang LemburPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Upah Pasal
Alokasi Apropriasi Lain-lain Belanja PegawaiPasal
159 Alokasi Apropriasi Belanja Barang dan Jasa   (UPTD atau yang setingkat) 9402
Alokasi Apropriasi Belanja Alat Tulis KantorPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Ongkos KantorPasal
Alokasi Apropriasi Belanja KepustakaanPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Pakaian DinasPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Jasa Konsultan Non ModalPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Cetak dan PenggandaanPasal
Alokasi  Apropriasi Belanja Pengembangan Sumber Daya ManusiaPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) Pasal
Alokasi Apropriasi Belanja Sewa Pasal
Alokasi Apropriasi Lain-lain Belanja Barang dan JasaPasal
160 Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan (UPTD atau yang setingkat) 9403
Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   Pasal
Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan MesinPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan JaringanPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap LainnyaPasal
Alokasi Apropriasi Lain-lain Belanja PemeliharaanPasal
161 Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas (UPTD atau yang setingkat) 9404
Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas BiasaPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas TetapPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan PindahPasal
Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai PensiunPasalBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 43
Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas LainnyaPasal
162 Alokasi Apropriasi Belanja Pinjaman (UPTD atau yang setingkat) 9405
Alokasi Apropriasi Bunga Utang Pasal
Alokasi Apropriasi Denda Pasal
Alokasi Apropriasi Commitment FeePasal
Alokasi Apropriasi Belanja Pinjaman LainnyaPasal
163 Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi  (UPTD atau yang setingkat) 9406
164 Alokasi Apropriasi Belanja Hibah (UPTD atau yang setingkat) 9407
165 Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial (UPTD atau yang setingkat) 9408
166 Alokasi Apropriasi Belanja Operasi Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 9409
ALOKASI APROPRIASI BELANJA MODAL 9410 – 9419
167 Alokasi Apropriasi Belanja  Aset Tetap  (UPTD atau yang setingkat) 9411
Alokasi Apropriasi Belanja  Tanah   Pasal
Alokasi Apropriasi Belanja  Peralatan dan Mesin   Pasal
Alokasi Apropriasi Belanja  Gedung dan Bangunan   Pasal
Alokasi Apropriasi Belanja  Jalan, Irigasi, dan JaringanPasal
Alokasi Apropriasi Belanja  Aset Tetap Lainnya   Pasal
168 Alokasi Apropriasi Belanja  Aset Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 9412
ALOKASI APROPRIASI BELANJA TAK TERSANGKA   9420 – 9429
169 Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka (UPTD atau yang setingkat) 9421
ALOKASI APROPRIASI BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA    9430 – 9439
170 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota (UPTD atau yang setingkat) 9431
Alokasi Apropriasi  Bagi Hasil Pajak Kendaraan  Bermotor dan Kendaraan Diatas AirPasal
Alokasi Apropriasi  Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas airPasal
Alokasi Apropriasi  Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAPPasal
171 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota (UPTD atau yang setingkat) 9432
172 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9433
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak HotelPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak RestoranPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak HiburanPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ReklamePasalBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 44
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Penerangan JalanPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan CPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ParkirPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Daerah LainnyaPasal
173 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9434
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Pasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / KebersihanPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan
Sipil
Pasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MayatPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan PasarPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan BermotorPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm  - Pemeriksaan Alat Pemadam KebakaranPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak PetaPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal PerikananPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Pasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Pasar Grosir dan / atau PertokoanPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Tempat PelelanganPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – TerminalPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Tempat Khusus ParkirPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan VillaPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Penyedotan KakusPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Rumah Potong HewanPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Pelayanan Pelabuhan KapalPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Tempat Rekreasi dan Olah RagaPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Penyeberangan di Atas AirPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Pengelolaan Limbah CairPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs  – Penjualan Produksi UsahaPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Pasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin GangguanPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin TrayekPasal
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Daerah LainnyaPasal
174 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9435Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 45
ALOKASI APROPRIASI PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 
175 Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan (UPTD atau yang setingkat) 9441
ALOKASI ESTIMASI PENCAIRAN DANA CADANGAN 
176 Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan (UPTD atau yang setingkat) 9141
ALLOTMENT BELANJA 9500 – 9599
ALLOTMENT BELANJA OPERASIONAL 9500 - 9509
177 Allotment Belanja Pegawai (UPTD atau yang setingkat) 9501
Allotment Belanja Gaji dan TunjanganPasal
Allotment Belanja Tunjangan BerasPasal
Allotment Belanja Honorarium dan VakasiPasal
Allotment Belanja Uang Lembur Pasal
Allotment Belanja Upah Pasal
Allotment Lain-lain Belanja PegawaiPasal
178 Allotment Belanja Barang dan Jasa (UPTD atau yang setingkat) 9502
Allotment Belanja Alat Tulis KantorPasal
Allotment Belanja Ongkos KantorPasal
Allotment Belanja Kepustakaan Pasal
Allotment Belanja Pakaian DinasPasal
Allotment Belanja Jasa Konsultan Non ModalPasal
Allotment Belanja Cetak dan PenggandaanPasal
Allotment Belanja Pengembangan Sumber Daya ManusiaPasal
Allotment Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) Pasal
Allotment Belanja Sewa Pasal
Allotment Lain-lain Belanja Barang dan JasaPasal
179 Allotment Belanja Pemeliharaan (UPTD atau yang setingkat) 9503
Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   Pasal
Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan MesinPasal
Allotment Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan JaringanPasal
Allotment Belanja Pemeliharaan Aset Tetap LainnyaPasal
Allotment Lain-lain Belanja PemeliharaanPasal
180 Allotment Belanja Perjalanan Dinas (UPTD atau yang setingkat) 9504
Allotment Belanja Perjalanan Dinas BiasaPasalBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 46
Allotment Belanja Perjalanan Dinas TetapPasal
Allotment Belanja Perjalanan PindahPasal
Allotment Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai PensiunPasal
Allotment Belanja Perjalanan Dinas LainnyaPasal
181 Allotment Belanja Pinjaman  (UPTD atau yang setingkat) 9505
Allotment Bunga Utang Pasal
Allotment Denda Pasal
Allotment Commitment Fee Pasal
Allotment Belanja Pinjaman LainnyaPasal
182 Allotment Belanja Subsidi   (UPTD atau yang setingkat) 9506
183 Allotment Belanja Hibah (UPTD atau yang setingkat) 9507
184 Allotment Belanja Bantuan Sosial (UPTD atau yang setingkat) 9508
185 Allotment Belanja Operasi Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 9509
ALLOTMENT BELANJA MODAL 9510 - 9519
186 Allotment Belanja Aset Tetap (UPTD atau yang setingkat) 9511
Allotment Belanja Tanah Pasal
Allotment Belanja Peralatan dan MesinPasal
Allotment Belanja Gedung dan BangunanPasal
Allotment Belanja Jalan, Irigasi, dan JaringanPasal
Allotment Belanja Aset Tetap LainnyaPasal
187 Allotment Belanja  Aset Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 9512
ALLOTMENT BELANJA TAK TERSANGKA 9520 - 9529
188 Allotment Belanja Tak Tersangka (UPTD atau yang setingkat) 9521
ALLOTMENT  BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA 9530 - 9539
189 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota (UPTD atau yang setingkat) 9531
Allotment Bagi Hasil Pajak Kendaraan  Bermotor dan Kendaraan Diatas AirPasal
Allotment Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas airPasal
Allotment Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorPasal
Allotment  Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAPPasal
190 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota  (UPTD atau yang setingkat) 9532
191 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9533
Allotment Bagi Hasil Pajak Hotel PasalBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 47
Allotment Bagi Hasil Pajak RestoranPasal
Allotment Bagi Hasil Pajak HiburanPasal
Allotment Bagi Hasil Pajak ReklamePasal
Allotment Bagi Hasil Pajak Penerangan JalanPasal
Allotment Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan CPasal
Allotment Bagi Hasil Pajak ParkirPasal
Allotment Bagi Hasil Pajak Daerah LainnyaPasal
192 Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9534
Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Pasal
Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / KebersihanPasal
Allotment Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan  Akte Catatan SipilPasal
Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MayatPasal
Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumPasal
Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan PasarPasal
Allotment Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan BermotorPasal
Allotment Bagi Hasil RJUm  - Pemeriksaan Alat Pemadam KebakaranPasal
Allotment Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak PetaPasal
Allotment Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal PerikananPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Pasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Pasar Grosir dan / atau PertokoanPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Tempat PelelanganPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – TerminalPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Tempat Khusus ParkirPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan VillaPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Penyedotan KakusPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Rumah Potong HewanPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Pelayanan Pelabuhan KapalPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Tempat Rekreasi dan Olah RagaPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Penyeberangan di Atas AirPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Pengelolaan Limbah CairPasal
Allotment Bagi Hasil RJUs  – Penjualan Produksi UsahaPasal
Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Pasal
Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholPasal
Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin GangguanPasal
Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin TrayekPasalBab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 48
Allotment Bagi Hasil Retribusi Daerah LainnyaPasal
193 Allotment  Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke  Desa (UPTD atau yang setingkat) 9535
ALLOTMENT DANA CADANGAN
194 Allotment Pembentukan Dana Cadangan (UPTD atau yang setingkat) 9541
ESTIMASI PENCAIRAN DANA CADANGAN YANG DIALOKASIKAN
195 Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan (UPTD atau yang setingkat) 9241
ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN 9600 – 9649
196Estimasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)9601
197Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi)9602
198Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/ Pem. Pusat/ Daerah Otonom
Lainnya dan Lembaga Internasional
9603
199Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan9604
200Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya9605
201Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri9606
202Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerinrah Pusat9607
203Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya9608
204Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD9609
205Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan9610
206Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya9611
ALOKASI ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN 9650 – 9699
207Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi)9651
208 Alokasi Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/ Daerah Otonom
Lainnya dan Lembaga Internasional
9652
209Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan9653
210Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya9654
211Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri9655
212Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerinrah Pusat9656
213Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya9657
214Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD9658
215Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan9659
216Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya9660Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 49
ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG DIALOKASIKAN 9700 - 9749
217Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) yang Dialokasikan9701
218 Estimasi Pener. Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan
Lembaga Internasional yang Dialokasikan
9702
219Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pemb. Yang Dialokasikan9703
220Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya yang Dialokasikan9704
221Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang Dialokasikan9705
222Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang Dialokasikan9706
223Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang Dialokasikan9707
224Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang Dialokasikan9708
225Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yang Dialokasikan9709
226Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang Dialokasikan9710
APROPRIASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9750 - 9799
227Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah9751
228 Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan
Lembaga Internasional
9752
229Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Proyek Pembangunan9753
230Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya9754
231Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri9755
232Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat9756
233Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya9757
234Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD9758
235Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan9759
236Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya9760
ALOKASI APROPRIASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9800 – 9849
237Alokasi Apropriasi  Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah9801
238 Alokasi Apropriasi  Pemberian Pinjaman  kepada BUMN/BUMD/Pem Pusat/Daerah Otonom Lainnya
dan Lembaga Internasional
9802
239Alokasi Apropriasi  Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan9803Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:  Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) 50
240Alokasi Apropriasi  Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya9804
241Alokasi Apropriasi  Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri9805
242Alokasi Apropriasi  Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat9806
243Alokasi Apropriasi  Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya9807
244Alokasi Apropriasi  Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD9808
245Alokasi Apropriasi  Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan9809
246Alokasi Apropriasi  Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya9810
ALLOTMENT PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9850 - 9899
247Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah9851
248Allotment Pemberian Pinjaman  kepada BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya
dan Lembaga Internasional
9852
249Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan9853
250Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya9854
251Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri9855
252Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat9856
253Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya9857
254Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD9858
255Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan9859
256Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya9860Bab IV Jurnal  Standar
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah  :
Depkeu (DJPKPD,  BAKUN, , BINTEK ), BPKP  dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),
51
BAB  IV
JURNAL  STANDARBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
52
JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
I. APBD disetujui oleh DPRD Perda 9001Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx
   APBD 9002Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx
    9003Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx
    9004Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx
    9011Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxx
    9012Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan xxx
    9013Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx
    9014Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum xxx
    9015Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus xxx
    9021Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi xxx
9022Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi xxx
    9031Estimasi Pendapatan Hibah xxx
    9032Estimasi Pendapatan Dana Darurat xxx
    9033Estimasi Pendapatan Lain-lain xxx
    6300Surplus/Defisit Tahun Pelaporan xxx
    9301Apropriasi Belanja Pegawai  xxx
    9302Apropriasi Belanja Barang dan Jasa  xxx
    9303Apropriasi Belanja Pemeliharaan  xxx
    9304Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas  xxx
    9305Apropriasi Belanja Pinjaman  xxx
    9306 Apropriasi Belanja Subsidi  xxx
    9307 Apropriasi Belanja Hibah  xxx
    9308 Apropriasi Belanja Bantuan Sosial  xxx
    9309 Apropriasi Belanja Operasi Lainnya  xxx
    9311Apropriasi Belanja Aset Tetap  xxx
    9312Apropriasi Belanja Aset Lainnya  xxx
    9321Apropriasi Belanja Tak Tersangka  xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
53
    9331Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota  xxx
    9332 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota  xxx
    9333 Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa  xxx
    9334 Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa  xxx
    9335 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa  xxx
9041Estimasi Pencairan Dana Cadangan xxx
9341Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan xxx
6300Surplus / Defisit Tahun Pelaporan xxx
    9601 Estimasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) xxx
    9602Estimasi  Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) xxx
9603 Est  Pen Kembali Pinja. kpd BUMN/D/ Pem Pusat/ DO Lainnya & Lbg Internasional
xxx
    9604Estimasi Pen. Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan xxx
    9605Estimasi  Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya xxx
    9606Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
xxx
    9607Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx
    9608Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx
    9609Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD xxx
    9610Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan xxx
    9611 Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx
9751Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx
9752 Apropriasi Pemberian Pinj kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lbg Internl. xxx
9753Apropriasi Pengel. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan xxx
9754Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dlm Investasi Permanen Lainnya xxx
9755Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
xxx
9756Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx
9757Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah DO Lainnya xxx
9758Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx
  Catatan:   9759Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan  xxx
 Asumsi estimasi pendapatan  9760Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya  xxx
lebih kecil dari apropriasi 6400Pembiayaan Netto Tahun Pelaporan xxx
       Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
54
JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL TRANSAKSI OTORISASI KREDIT ANGGARAN
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
I. OKA PenerimaanOKA 9101 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Yg Dialokasikan xxx
    9102 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan xxx
    9103Estimasi Pend. Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya yg Dialokasikan xxx
    9104Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yg Dialokasikan xxx
    9111 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB yang dialokasikan xxx
    9112Estimasi Pend Bagian Daerah dari PPh yang Dialokasikan xxx
    9113Estimasi Pend Bagian Daerah dari SDA yang Dialokasikan xxx
    9114Estimasi Pendapatan DAU yang Dialokasikan xxx
    9115Estimasi Pendapatan DAK yang Dialokasikan xxx
    9121Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi yang dialokasikan xxx
    9122Estimasi Pend Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi yg dialokasikan xxx
    9131Estimasi Pendapatan Hibah Yg Dialokasikan xxx
    9132Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan xxx
    9133Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan xxx
    9201Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah  xxx
    9202Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah  xxx
    9203Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD/N dan Investasi Lainnya  xxx
    9204Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD  xxx
    9211Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB  xxx
9212Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh xxx
    9213Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA  xxx
    9214Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum  xxx
    9215Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus  xxx
    9221Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi  xxx
    9222Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi  xxx
    9231Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah  xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
55
    9232Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat  xxx
    9233Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-lain  xxx
      
 2. OKA belanjaOKA 9401Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai xxx
    9402Alokasi Apropriasi Belanja Barang dan Jasa xxx
    9403Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan xxx
    9404Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas xxx
    9405Alokasi Apropriasi Belanja Pinjaman xxx
    9406 Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi xxx
    9407 Alokasi Apropriasi Belanja Hibah xxx
    9408 Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial xxx
    9409 Alokasi Apropriasi Belanja Operasi Lainnya xxx
    9411Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap xxx
    9412Alokasi Apropriasi Belanja Aset Lainnya xxx
    9421Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka xxx
    9501Allotment Belanja Pegawai  xxx
    9502Allotment Belanja Barang dan Jasa  xxx
    9503Allotment Belanja Pemeliharaan  xxx
    9504Allotment Belanja Perjalanan Dinas  xxx
    9505Allotment Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah  xxx
    9506 Allotment Belanja Subsidi  xxx
    9507 Allotment Belanja Hibah xxx
    9508 Allotment Belanja Bantuan Sosial  xxx
    9509 Allotment Belanja Operasi Lainnya  xxx
    9511Allotment Belanja Aset Tetap  xxx
    9512Allotment Belanja Aset Lainnya  xxx
    9521Allotment Belanja Tak Tersangka  xxx
3.OKA Bagi Hasil PendapatanOKA 9431Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota xxx
 ke Kabupaten/Kota/Desa 9432 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota xxx
9433 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx
9434Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx
9435Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
56
9531Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota xxx
9532 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota xxx
9533 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx
9534Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx
9535Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx
4.OKA Pembentukan DanaOKA 9441Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan xxx
Cadangan 9541Allotment Pembentukan Dana Cadangan xxx
5.OKA Pencairan DanaOKA 9241Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan xxx
Cadangan 9141Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan xxx
     
6. OKA PenerimaanOKA 9701 Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) yang Dialokasikan xxx
  Pembiayaan 
9702Est. Pener Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem Pusat/DO Lainnya dan
Lembaga Internasional yang Dialokasikan xxx
    9703 Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pemb yg dialokasikan xxx
    9704 Estimasi Penerimaan Penjualan dlm Investasi Permanen Lainnya yang Dialokasikan xxx
    9705Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang Dialokasikan xxx
    9706Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang Dialokasikan xxx
    9707Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah DO Lainnya yg Dialokasikan xxx
    9708Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang Dialokasikan xxx
    9709Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yg Dialokasikan xxx
    9710Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang Dialokasikan xxx
    9651Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi)  xxx
    9652 Alok Esti. Pener. Kembali Pinjaman kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional
 xxx
    9653 Alokasi Esti. Pener. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembg Lainnya  xxx
9654Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya xxx
9655Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
xxx
9656Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx
9657 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx
9658Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD xxx
9659Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan xxx
9660Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
57
7. OKA PengeluaranOKA 9801Alokasi Apropriasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx
  Pembiayaan   9802 Alok Apropriasi Pemberian Pinj kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional
xxx
    9803Alokasi Apropriasi Penerimaan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan xxx
    9804Alokasi Apropriasi Penerimaan Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya xxx
    9805Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
xxx
    9806Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx
    9807 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx
    9808Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx
    9809Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx
    9810Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya  xxx
9851Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx
9852 Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO Lainnya dan
lembaga internasional xxx
9853Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan xxx
9854Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya xxx
9855Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
xxx
    9856Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat  xxx
    9857 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya  xxx
    9858Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD  xxx
    9859Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan  xxx
  9860Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya  xxx
Catatan:  Walaupun  OKA Pembiayaan dipusatkan di Unit Keuangan,
laporannya harus dapat menunjukkan pertanggungjawaban

Di unit keuangan tersebut sehingga  harus  dibuatkan  jurnal
pembiayaannya.Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
58
JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN
  
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
I. Realisasi Pendapatan STS 0100Kas di Kas Daerah xxx
   8010Pendapatan Pajak Daerah  xxx
   8020Pendapatan Retribusi Daerah  xxx
   8030Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya  xxx
   8040Pendapatan dari Lain-lain PAD  xxx
    8110Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB  xxx
8120Pendapatan Bagian Daerah dari PPh xxx
    8130Pendapatan Bagian Daerah dari SDA  xxx
    8140Pendapatan Dana Alokasi Umum  xxx
    8150Pendapatan Dana Alokasi Khusus  xxx
    8210Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi  xxx
    8220Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi  xxx
    8310Pendapatan Hibah  xxx
    8320Pendapatan Dana Darurat  xxx
8330Lain-lain Pendapatan xxx
      
2. Korolari Penerimaan Lain-2 PADSPPA  7200 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap xxx
  Penjualan Aset TetapMP  2100 Tanah xxx
    2200 Peralatan dan Mesin  xxx
  Ket: SPPA = Surat Permintaan   2300 Gedung dan Bangunan  xxx
  Pencatatan Aset   2500 Aset Tetap lainnya  xxx
    
3.Pengembalian PendapatanSTS 8010Pendapatan Pajak Daerah xxx
8020Pendapatan Retribusi Daerah xxx
8030Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya xxx
8040Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx
8110Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
59
8120Pendapatan Bagian Daerah dari PPh xxx
8130Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx
8140Pendapatan Dana Alokasi Umum xxx
8150Pendapatan Dana Alokasi Khusus xxx
8210Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi xxx
8220Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi xxx
8310Pendapatan Hibah xxx
8320Pendapatan Dana Darurat xxx
8330Lain-lain Pendapatan xxx
0100Kas di Kas Daerah xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
60
JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL TRANSAKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN
  
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB  DK
 1.Penerimaan PembiayaanSTS 0100Kas di Kas Daerahxxx
   ND 8815Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi)  xxx
  
8820 Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya
dan lembaga internasional  xxx
    8825 Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan  xxx
    8830Penerimaan Penjualan Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya  xxx
8835Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx
8840Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx
8845Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx
8850Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD xxx
8855Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan xxx
8860Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx
       
 2.Jurnal Korolari Pelepasan InvestasiND7100Diinventasikan Dalam Investasi Permanenxxx
 Permanen 1100Penyertaan Modal Pemda (PMP) xxx
1200 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan  Lembaga Internasional xxx
1300Penyertaan Modal Dlm. Proyek Pembangunanxxx
1400Investasi Permanen Lainnyaxxx
      
3.Korolari Penerimaan PinjamanND7400Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjangxxx
 Dalam Negeri dan Luar Negeri 5100Hutang Jangka Panjang xxx
      
4. Reklasifikasi Pinjaman kepadaMP 0400 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional xxx
BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat 6500Cadangan untuk piutangxxx
/Daerah Otonom Lainnya yang
Jatuh tempo tahun berikutnya 
(dibuat pd akhir tahun anggaran) 7100Diinvestasikan dalam investasi permanenxxx
1200 Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
61
5.Jurnal balik reklasifikasiMP 1200 Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional xxx
Pinjaman yang diberikan 7100 Diinvestasikan dalam investasi permanen xxx
Pada awal tahun berikutnya
6500 Cadangan untuk piutang xxx
0400 Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
62
JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL TRANSAKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN
  
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB  DK
 1. Realisasi PengeluaranSTS 8910Pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx
  Pembiayaan  ND 8915 Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem Pusat/Daerah Otonom Lainnya xxx
    8920Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Lainnya xxx
    8925Penyertaan Investasi Permanen Lainnya xxx
    8930Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx
8935Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx
8940Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx
8945Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx
8950Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx
8955Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx
0100 Kas di Kas Daerah xxx
       
 2.Jurnal Korolari utk mencatat1100Penyertaan Modal Pemda (PMP)xxx
 Investasi Permanen 1200Pinjaman kpd BUMN/BUMD dan Lembaga Internasionalxxx
1300Penanaman Modal Dlm. Proyek Pembangunanxxx
1400Investasi Permanen Lainnyaxxx
7100Diinventasikan Dalam Investasi Permanenxxx
       
3.Jurnal Korolari Pembayaran 5100Hutang Jangka Panjangxxx
 Pokok Pinjaman  7400 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang xxx
      
4. Reklasifikasi Hutang JangkaMP 6700Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendekxxx
Panjang yang Jatuh Tempo 4100 Bagian lancar hutang jangka panjang xxx
Tahun Berikutnya
5100 Hutang jangka panjang xxx
7400Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka panjangxxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
63
5.Jurnal balik reklasifikasiMP 4100 Bagian lancar hutang jangka panjang xxx
Pinjaman yang diberikan 6700 Dana yg harus disediakan utk pembayaran hutang jangka pendek xxx
Pada awal tahun berikutnya
7400 Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka panjang xxx
5100 Hutang jangka panjang xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
64
JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL TRANSAKSI UUDP (SPM-BS)
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
1Realisasi Pemberian UUDPSPMU 0200 Kas di Pemegang Kasxxx
  0100 Kas di Kas Daerah xxx
      
2Realisasi SPJ -BS (UUDP)SPJ 8410 Belanja Pegawai xxx
    8420 Belanja Barang dan Jasa xxx
    8430 Belanja Pemeliharaan xxx
    8440 Belanja Perjalanan Dinas xxx
    8450 Belanja Pinjaman xxx
    8460 Belanja Subsidi xxx
    8470 Belanja Hibah  xxx
8480 Belanja Bantuan Sosial xxx
8490 Belanja Operasi Lainnya  xxx
0200 Kas di Pemegang Kas xxx
      
3Penyetoran kembali sisaMP 0100  Kas di Kas Daerah xxx
 UUDP ke Kas Daerah   0200 Kas di Pemegang Kas  xxx
 pada akhir tahun anggaran    
      
      Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
65
JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL TRANSAKSI BELANJA
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
1Realisasi Belanja denganSPMU 8410 Belanja Pegawai xxx
 SPM Beban TetapBT 8420 Belanja Barang dan Jasa xxx
  ND 8430 Belanja Pemeliharaan xxx
    8440 Belanja Perjalanan Dinas xxx
    8450 Belanja Pinjaman xxx
    8460 Belanja Subsidi xxx
    8470 Belanja Hibah  xxx
    8480 Belanja Bantuan Sosial xxx
    8490 Belanja Operasi Lainnya  xxx
    8510 Belanja Aset Tetapxxx
    8520 Belanja Aset Lainnyaxxx
    8610 Belanja Tak Tersangkaxxx
    0100Kas di Kas Daerah xxx
2. Penerimaan Kembali BelanjaSTS 0100Kas di Kas Daerahxxx
Tahun Lalu 8040Pendapatan Lain-lain PADxxx
(BP. Pendapatan dr Penerimaan Kembali Belanja Tahun Lalu)
3. Penerimaan Kembali BelanjaSTS 0100Kas di Kas Daerahxxx
Tahun Berjalan 8040Pendapatan Lain-lain PADxxx
(BP. Pendapatan dr Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan)
4.Jurnal Penyesuaian untukMP 8040Pendapatan Lain-lain PAD (BP. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan) xxx
Penerimaan Kembali Belanja 8410 Belanja Pegawai xxx
Tahun Berjalan Pada Akhir 8420 Belanja Barang dan Jasa xxx
Periode 8430 Belanja Pemeliharaan xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
66
8440 Belanja Perjalanan Dinas xxx
8450 Belanja Pinjaman xxx
8460 Belanja Subsidi xxx
8470 Belanja Hibah xxx
8480 Belanja Bantuan Sosial xxx
8490 Belanja Operasi Lainnya xxx
8510Belanja Aset Tetapxxx
8520Belanja Aset Lainnyaxxx
    8610Belanja Tak Tersangka xxx
       Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
67
JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL PEROLEHAN ASET TETAP
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
1Realisasi Belanja denganSPMU 8510 Belanja Aset Tetap xxx
 SPM Beban TetapBT/ND 0100 Kas di Kas Daerah xxx
     xxx
 2.Jurnal Korolari untuk Mencatat MP 2100 Tanah xxx
  Perolehan Aset Tetap  2200 Peralatan dan Mesin xxx
    2300 Gedung dan Bangunan xxx
    2400 Jalan, irigasi dan jaringan  xxx
    2500 Aset Tetap lainnya xxx
    7200 Diinvestasikan dalam Aset Tetap  xxx
     
       Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
68
JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA/DESA
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
1Realisasi PengirimanSPMU 8710 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota xxx
  8720 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota xxx
    8730 Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx
8740 Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx
8750 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx
0100 Kas di Kas Daerah xxx
       Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
69
JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL REALISASI PEMBENTUKAN DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
 1.Realisasi Pembentukan  
 Dana Cadangan   
 a) Realisasi AnggaranSPMU 8760  Pembentukan Dana Cadanganxxx 
    0100 Kas di Kas Daerah xxx
      
 b) Jurnal Korolari utk mencatat 3300 Dana Cadanganxxx 
      Dana Cadangan  7900 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan   xxx
      
 2.Realisasi Pencairan  
 Dana Cadangan  
  a) Realisasi Anggaran ND 0100 Kas di Kas Daerahxxx 
   MP 8360 Pencairan Dana Cadangan   xxx
 b) Jurnal Korolari utk mengurangiMP 7900 Diinvestasikan dalam Dana Cadanganxxx
     /Membatalkan Dana Cadangan  3300 Dana Cadangan   xxx
       Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
70
RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL PENUTUP
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
1.Penutupan Apropriasi BelanjaPerda 9301Apropriasi Belanja Pegawaixxx 
  (APBD)    9302Apropriasi Belanja Barang dan Jasaxxx 
    9303Apropriasi Belanja Pemeliharaanxxx 
    9304Apropriasi Belanja Perjalanan Dinasxxx 
    9305Apropriasi Belanja Pinjamanxxx 
    9306 Apropriasi Belanja Subsidixxx 
    9307 Apropriasi Belanja Hibahxxx 
    9308 Apropriasi Belanja Bantuan  Sosialxxx 
    9309 Apropriasi Belanja Operasi Lainnyaxxx 
    9311Apropriasi Belanja Aset Tetapxxx 
    9312Apropriasi Belanja Perolehan Aset Lainnyaxxx 
    9321Apropriasi Belanja Tak Tersangkaxxx 
    9401Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai   xxx
    9402Alokasi Apropriasi Belanja Barang dan Jasa   xxx
    9403Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan   xxx
    9404Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas   xxx
    9405Alokasi Apr Belanja Pinjaman   xxx
    9406 Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi   xxx
    9407 Alokasi Apropriasi Belanja Hibah   xxx
    9408 Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan  Sosial   xxx
    9409 Alokasi Apropriasi Belanja Operasi Lainnya   xxx
    9411Alokasi Apropriasi Belanja  Aset Tetap   xxx
    9412Alokasi Apropriasi Belanja  Aset Lainnya   xxx
    9421Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka   xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
71
2.Penutupan Apropriasi Bagi9331 Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kotaxxx
Hasil Pendapatan ke Kabupa-9332 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Kab/Kotaxxx
Ten/Kota/Desa9333 Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke DesaXxx
9334 Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desaxxx
9335 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desaxxx
9431 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kotaxxx
9432 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kotaxxx
   9433 Alokasi Aproriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa   xxx
   9434  Alokasi Aproriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa   xxx
   9435 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa   xxx
3.Penutupan Apropriasi Dana9341 Apropriasi Pembentukan Dana Cadanganxxx
Cadangan9441      Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadanganxxx
4.Penutupan Estimasi9141 Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadanganxxx
Pencairan Dana Cadangan9041      Estimasi Pencairan Dana Cadanganxxx
5.Penutupan Estimasi  9201Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerahxxx
 Pendapatan (APBD)  9202Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerahxxx
    9203Alokasi Est Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnyaxxx
    9204Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PADxxx
    9211Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTBxxx
9212Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh
    9213Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDAxxx
9214Alokasi Estimasi Bagi Hasil Pajak  ke Kab/Kotaxxx
9215Alokasi Estimasi Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kotaxxx
    9221Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umumxxx
    9222Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khususxxx
    9231Alokasi Estimasi Pendapatan Hibahxxx
    9232Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Daruratxxx
    9233Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-lainxxx Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
72
    9001Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx
    9002Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx
    9003Estimasi Pend Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya   xxx
    9004Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD   xxx
    9011Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB   xxx
    9012Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh   xxx
    9013Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA   xxx
    9014Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum   xxx
    9015Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus   xxx
    9031Estimasi Pendapatan Hibah   xxx
    9032Estimasi Pendapatan Dana Darurat   xxx
    9033Estimasi Pendapatan Lain-lain   xxx
9021Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsixxx
9022Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsixxx
       
6.Penutupan Realisasi  8010Pendapatan Pajak Daerahxxx 
 Pendapatan  8020Pendapatan Retribusi Daerahxxx 
    8030Pendapatan Bagian Laba BUMD  dan Investasi Lainnyaxxx 
    8040Pendapatan dari Lain-lain PADxxx 
    8110Pendapatan Bagian Daerah dari PBB  dan BPHTBxxx 
8120Pendapatan Bagian Daerah dari PPhxxx
    8130Pendapatan Bagian Daerah dari SDAxxx 
8140Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsixxx
8150Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari PropinsiXxx
    8210Pendapatan Dana Alokasi UmumXxx 
    8220Pendapatan Dana Alokasi KhususXxx 
    8310Pendapatan HibahXxx 
    8320Pendapatan Dana DaruratXxx 
    8330Pendapatan Lain-lainXxx 
    9101 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Yg Dialokasikan   xxx
    9102 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan   xxx
    9103Estimasi Pend. Bagian Laba BUMD & Investasi Lainnya yg Dialokasikan   xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
73
    9104Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yg Dialokasikan   xxx
    9111 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB yang dialokasikan   xxx
    9112Estimasi Pend Bagian Daerah dari PPh yang Dialokasikan   xxx
    9113Estimasi Pend Bagian Daerah dari SDA yang Dialokasikan   xxx
    9114Estimasi Pendapatan DAU yang Dialokasikan   xxx
    9115Estimasi Pendapatan DAK yang Dialokasikan   xxx
    9121Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi yang dialokasikan   xxx
    9122Estimasi Pend Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi yg dialokasikan   xxx
    9131Estimasi Pendapatan Hibah Yg Dialokasikan   xxx
    9132Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan   xxx
    9133Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan   xxx
7.Penutupan Realisasi  9501Allotment Belanja Pegawaixxx 
 Belanja  9502Allotment Belanja Barang dan Jasaxxx 
    9503Allotment Belanja Pemeliharaanxxx 
    9504Allotment Belanja Perjalanan Dinasxxx 
    9505Allotment Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintahxxx 
    9506 Allotment Belanja Subsidixxx 
    9507 Allotment Belanja Hibahxxx 
    9508 Allotment Belanja Bantuan Sosialxxx 
    9509 Allotment Belanja Operasi Lainnyaxxx 
    9511Allotment Belanja Aset Tetapxxx 
    9512Allotment Belanja Aset Lainnyaxxx 
    9521Allotment Belanja Tak Tersangkaxxx 
    6300Surplus/Defisit Tahun Pelaporan  xxx
    8410 Belanja Pegawai   xxx
    8420 Belanja Barang dan Jasa   xxx
    8430 Belanja Pemeliharaan   xxx
    8440 Belanja Perjalanan Dinas   xxx
    8450 Belanja  Pinjaman   xxx
    8460  Belanja Subsidi   xxx
    8470  Belanja Hibah   xxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
74
    8480  Belanja  Bantuan  Sosial   xxx
    8490  Belanja Operasi Lainnya   xxx
    8510 Belanja  Aset Tetap   xxx
    8520 Belanja Perolehan Aset Lainnya   xxx
    8610 Belanja Tak Tersangka   xxx
    
8.Penutupan Realisasi Bagi   9531Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota  xxx
Hasil Pendapatan ke Kab/ 9532 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota xxx
Kota/Desa 9533Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx
9534Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx
9535Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx
8710Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota xxx
8720 Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota xxx
8730 Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx
8740Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx
8750Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx
9.Penutupan Realisasi Pemben9541 Allotment Pembentukan Dana Cadangan xxx
Tukan Dana Cadangan8760 Pembentukan Dana Cadangan XxxX
10.Penutupan Realisasi Pencai-8360 Pencairan Dana Cadangan xxx
ran Dana Cadangan9241 Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang dialokasikan xxx
        Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
75
RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL  PERSEDIAAN
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
1.Pencatatan PersediaanMP 0800Persediaanxxx 
  Akhir Tahun    6600     Cadangan untuk Persediaan xxx
   
2. Jurnal balik persediaan akhir    6600Cadangan untuk Persediaanxxx
   Tahun sebelumnya   0800     Persediaan xxx
    Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
76
RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL PENYESUAIAN BELANJA PINJAMAN PADA AKHIR TAHUN
DAN JURNAL BALIK PADA AWAL TAHUN BERIKUTNYA
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
1.Pengakuan belanja pinjamanMP 6700Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendekxxx 
  pada akhir Tahun    4200     Hutang Biaya Pinjaman xxx
   
2. Jurnal balik belanja pinjaman MP 4200Hutang Biaya Pinjamanxxx
   Yang dibuat pada awal tahun   6700     Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek xxx
  berikutnya   
RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL PENGAKUAN PIUTANG PAJAK PADA AKHIR TAHUN
DAN JURNAL BALIK PADA AWAL TAHUN BERIKUTNYA
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
1.Pengakuan Piutang PajakMP 0500Piutang Pajakxxx 
      6500     Cadangan untuk Piutang xxx
  
2. Jurnal  balik  Piutang   Pajak     6500Cadangan untuk Piutangxxx
   Yang dibuat pada awal tahun   0500     Piutang Pajak xxx
  berikutnya    Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
77
RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL  TRANSAKSI NON ANGGARAN (Pengeluaran  & Pengeluaran PFK)
DAN PEMINDAHAN UANG UANG ANTAR BANK
 SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBB DK
     
 I. Transaksi PFK    
    
1Penerimaan PFK/Pemotong-SPMU0100Kas di Kas Daerahxxx
  an SPM oleh Kas DaerahSTS8971 Penerimaan PFK xxx
     
2Pengeluaran PFK (penyetor-ND8981Pengeluaran PFKxxx
 an ke pihak yang berhak) 0100 Kas di Kas Daerah xxxx
     
3Jurnal Penutup pada akhirMP 8971Penerimaan  PFKxxx
 Tahun anggaran 8981Pengeluaran PFK xxx
   4300 Hutang Perhitungan Fihak Ketiga xxx
II.Pemindahan uang antar 0100 Kas di Kas Daerah xxx
Bank : (Buku Pembantu : Bank……)
   0100  Kas di Kas Daerah  xxx
         (Buku Pembantu : Bank lainnya……)  Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
78
RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL  PENUTUPAN PEMBIAYAAN

    SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBBURAIANDK
1.Penutupan Apropriasi MP 9751 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah daerahxxx
Pengeluaran Pembiayaan 9752Apropriasi Pemberian Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/ DO Lainnya dan Lmg internasional xxx
9753Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan xxx
9754Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya xxx
9755Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx 
9756Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx 
9757Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pem. Daerah Otonom Lainnya xxx
9758Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx
9759 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx 
9760 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx 
9801 Alokasi Apropriasi Pengel. Penyertaan Modal Pemda xxx
9802 Alokasi Apropriasi Pem. Pinj. kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lmg Internasional    xxx
9803         Alokasi Apropriasi Pengel Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan     xxx
9804         Alokasi Apropriasi Pengel Penyertaan dalam Invest Permanen Lainnya    xxx
9805    Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx
9806         Alokasi Apropriasi Pembay. Pokok Pinjaman kpd Pemerintah Pusatxxx
9807         Alokasi Aproriasi Pembay Pokok Pinj. Pem.Daerah Otonom Lainnya xxx
9808         Alokasi Apropriasi Pembay Pokok Pinj BUMN/BUMDxxx
9809         Alokasi Apropriasi Pembay Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx
9810    Alokasi Apropriasi Pembay Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya xxx
2.Penutupan Realisasi PengeluaranSPMU 8910Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerahxxx
Pembiayaan 8915Pemberian Pinjaman  kpd BUMN/BUMD/Pem.Pusat/DO Lainnya dan Lembaga Internasional xxx
8920Pengeluaran Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunanxxx
8925Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen lainnyaxxx
8930Pembayaran Pokok Pinjaman Luar NegerixxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
79
8935Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusatxxx
8940Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnyaxxx
8945Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMDxxx
8950Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuanganxxx
8955Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnyaxxx
6400Pembiayaan Neto Tahun Pelaporanxxx
9851 Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemdaxxx
9852 Allotment Pemb Pinj. kpd BUMN/D/Pem.Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasioanl xxx
9853 Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunanxxx
9854 Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnyaxxx
9855       Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negerixxx
9856       Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusatxxx
9857       Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pem.Daerah Otonom Lainnyaxxx
9858       Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMDxxx
9859       Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuanganxxx
9860       Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnyaxxx
  3.Penutupan Estimasi PenerimaanMP 9602Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yg dipisahkan (divestasi)xxx
Pembiayaan (APBD) 9603Alok. Est. Penerimaan Kembali Pinj kpd BUMN/D/Pem.Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional xxx
9604Alokasi Est. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunanxxx
9605Alokasi Est. Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnyaxxx
9606Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman Luar Negerixxx
9607Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusatxxx
9608Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Pem.Daerah Otonom Lainnyaxxx
9609Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMDxxx
9610Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuanganxxx
9611Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnyaxxx
9652 Estimasi Pen.Penjualan Aset yg dipisahkan (divestasi)xxx
9653        Est. Penerimaan kembali Pinj. Kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional xxx
9654        Estimasi Pen. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunanxxx
9655  Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnyaxxx
9656        Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negerixxx
9657        Estimasi Pen. Pinjaman dari  Pemerintah PusatxxxBab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
80
9658        Estimasi Pen. Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnyaxxx
9659        Estimasi Pen. Pinjaman dari BUMN/BUMDxxx
9660        Estimasi Pen. Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuanganxxx
9661        Estimasi Pen. Pinjaman Dalam Negeri Lainnyaxxx
4.Penutupan Realisasi PenerimaanMP 8815Penerimaan Penjualan Aset yg Dipisahkan (Divestasi)xxx
Pembiayaan 8820Penerimaan kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem.Pusat/DO lainnya dan Lbg Internasional xxx
8825Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunanxxx
8830Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnyaxxx
8835Penerimaan Pinjaman Luar Negerixxx
8840Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusatxxx
8845Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnyaxxx
8850Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMDxxx
8855Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuanganxxx
8860Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnyaxxx
6400 Pembiayaan Neto Tahun Pelaporanxxx
9602         Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yg dipisahkan (Divestasi)xxx
9603         Est Pen. Kembali Pinj.  kpd BUMN/BUMD/Pem.Pusat/ DO Lainnya dan Lbg Internasional xxx
9604         Est. Peneri. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunanxxx
9605         Est. Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnyaxxx
9606         Est. Penerimaan Pinjaman Luar Negerixxx
9607         Est. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusatxxx
9608         Est. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah DO lainnyaxxx
9609         Est. Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMDxxx
9610         Est. Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuanganxxx
  
9611 Est. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya  Bab IV –  JURNAL STANDAR
Tim  Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
81
RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
JURNAL  PENUTUP SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

    SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN
NOTRANSAKSIDSBBURAIAN D K
  
Jurnal Penutup pada akhir tahunMP
Anggaran:
1.Untuk menutuo saldo surplus/defisitMP6200SiLPA tahun pelaporan xxx
anggaran tahun berjalan6300      Surplus/Defisit Tahun Pelaporanxxx

2.Untuk menutup Pembiayaan netoMP6400Pembiayaan Neto Tahun Pelaporanxxx
Tahun berjalan6200       SiLPA tahun pelaporanxxx

3.Utk menutup Estimasi PenggunaanMP6200SiLPA Tahun Pelaporanxxx
SiLPA yg dianggarkan dlm APBD9601 Estimasi Penggunaan SiLPAxxx


4.Utk membukukan PenggunaanMP8810Penggunaan SiLPAxxx
SiLPA selama tahun pelaporan6200      SiLPA Tahun Pelaporanxxx

5.Utk menutup perkiraan penggunaanMP6100Akumulasi SiLPAxxx
SiLPA ke akumulasi SiLPA8810Penggunaan SiLPAxxx

     Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
PEDOMAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pengarah
1. Dr. Machfud Sidik, MSc
2. Drs. Arie Soelendro, MA
3. Dr. Mulia P. Nasution, DESS
4. Dr. Daeng M. Nazier
5. Drs. Imran
6. Adriansyah, SE
7. Drs. Sugijanto, Ak, MM
8. Drs. Sintong Nainggolan, Msi
9. Drs. Tahria. S, M.Acc
Tim Penyusun
1. Drs. Irsan Gunawan (Koordinator)
2. Syafri Adnan Baharuddin, Ak, MBA
3. Drs. Wawan Darmawan
4. Iman Bastari, Ak, M.Acc
5. Sonny Loho, Ak, MPM
6. Ardan Adiperdana, Ak, MBA
7. Drs. Sura P. Bangun, MBA
8. Drs. Hotman Siregar, MPA
9. Drs. Haryanto Kadi, M.Sc
10. Edison Sihombing, SE, MSP
11. Dra. Riyani Budiastuti
12. Amdi Veri Darma, Ak, M.Acc
13. Sumiyati, Ak, MFM
14. Drs. Sigit Edi Surono
15. Sugiyarto, SE, Ak, M.Sc
16. Ahmad Yani, SH, Ak
17. Edward UP Nainggolan, Ak
18. Arif Zainudin Fansyuri, Ak
19. Mahartha Titi, SE, Ak
20. Drs. Sudarisman, Ak
21. Zandy Akbar Rassat, SE, MA